PELAKSANAAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010

Saputri, Sherly (2011) PELAKSANAAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) OK S1 Hukum 2011 Sherly Saputri 07140168.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis. Pasangan calon ini diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan. Pengawasan dilakukan oleh Panitia Pengawas (Panwas) yang dibentuk oleh Bawaslu. Anggota Panitia Pengawas untuk provinsi dan kabupaten/kota berjumlah masing-masing tiga orang, begitu juga untuk kecamatan yang anggotanya juga berjumlah tiga orang. Netralitas Panwaslu harus dijaga. Selain itu, Panwaslu juga memiliki kewajiban di antaranya untuk bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu maupun pemilukada. Permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dan bagaimana proses penanganan pelanggaran serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Panwaslu dalam menghadapi pelanggaran. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris yaitu suatu metode penelitian yang menekankan pada praktik lapangan untuk mendapatkan data primer dari pihak yang berwenang pada Panwaslu Provinsi Sumatera Barat dengan cara melakukan wawancara dengan Bapak Adhi Wibowo (Panwaslu Provinsi divisi Pelanggaran dan Penanganan), Ibu Yelly Yanti, S.H. (Panwaslu Provinsi divisi Pengawasan), dan Doni selaku staf divisi Pelanggaran dan Penanganan serta penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari hasil penelitian serta buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan penulisan, setelah itu melakukan analisis data tersebut secara kualitatif yang disusun dalam bentuk skripsi. Kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Panwaslu Provinsi Sumatera Barat bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama pemilihan umum kepala daerah di Sumatera Barat Tahun 2010 lalu digolongkan menjadi tiga bentuk yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan sengketa pemilihan umum kepala daerah. Proses penanganan pelanggaran, Panwaslu provinsi akan menerima laporan dugaan pelanggaran yang kemudian akan dicatat di dalam berita acara untuk dibacakan sekaligus dalam pemanggilan saksi. Kemudian setelah dilakukan pemanggilan terhadap saksi pelanggaran maka Panwaslu provinsi akan mengadakan rapat pleno untuk menentukan jenis pelanggaran. Kendala yang dihadapi oleh Panwaslu Provinsi dalam penanganan pelanggaran pemilukada di Sumatera Barat 2010 lalu yaitu laporan pelanggaran dari masyarakat tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, ketidakmauan peserta pemilukada untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, keterbatasan personil Panwaslu yang tidak bisa mencakup setiap pelanggaran, kalaupun ada laporan pelanggaran yang diterima oleh Panwaslu tidak semua laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, keterbatasan anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Panwaslu Provinsi, dan kewenangan Panwaslu yang masih terbatas yang diberikan oleh undang-undang.

Actions (login required)

View Item