ANALISIS INTERVENSI POLITIK TERHADAP REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG DIPEKERJAKAN PADA LEMBAGA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

Atika, Verina (2019) ANALISIS INTERVENSI POLITIK TERHADAP REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG DIPEKERJAKAN PADA LEMBAGA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG. Masters thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (cover dan abstrak) COVER NAMA PEMBIMBING DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (38kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I WATERMARK.pdf - Published Version Download (344kB) | Preview
Preview	Text (BAB VI penutup dan kesimpulan) BAB VI WATERMARK.pdf - Published Version Download (200kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA WATERMARK.pdf - Published Version Download (212kB) | Preview
	Text (Tesis Full Teks) TESIS FULL TEKS WATERMARK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang independen, mandiri dan harus bebas dari intervensi pihak manapun berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal kepegawaian dan pengisian jabatan structural tertentu, Komisi Pemilihan Umum masih sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah, yang memiliki dampak terstruktur dari intervensi politik terhadap lembaga Komisi Pemilihan Umum dalam pengambilan kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses terjadinya intervensi dan menjelaskan kepentingan politik Walikota dibalik intervensi politik serta mengungkapkan dampak dari intervensi politik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat normatif, deskriptif dan eskplanatif dimana data diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Azhari, dimana Intervensi politik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat politik dalam mempengaruhi proses penempatan dan promosi birokrat pada jabatan-jabatan birokrasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pelaksaan rekrutmen dalam pengisian jabatan struktural di lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Padang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena proses rekrutmen dalam pengisian jabatan struktural tidak terlepas dari kebijakan kepala daerah dimana Intervensi politik yang dilakukan oleh Pejabat Politik untuk melanggengkan kekuasaannya dan dilakukan secara langsung yang berakibat mempengaruhi hasil keputusan yang telah di tetapkan oleh Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum. Saran dalam penelitian ini diharapkan agar pejabat politik tidak melakukan intervensi yang berdampak negatif bagi pengembangan karir Aparatur Sipil Negara dan diharapkan agar Komisi Pemilihan Umum lebih memberdayakan pegawainya sendiri dalam menempati jabatan struktural yang ada serta mengembalikan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan ke instansi asal, agar Komisi Pemilihan Umum dapat mengelola Sumber Daya Manusianya sendiri.

Actions (login required)

View Item