PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI DESA KATURAI PULAU SIBERUT

Sabola, Roni Suherman (2011) PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI DESA KATURAI PULAU SIBERUT. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Ful Teks) OK S1 Hukum 2011 Roni Suherman Sabola 04940005.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penyelesaian sengketa tanah ulayat merupakan upaya untuk menemukan solusi yang dapat mendamaikan para pihak yang bersengketa, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, dan keharmonisan dalam masyarakat adat. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 Pasal 3 ditegaskan bahwa hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 2, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dilakukan oleh masyarakat adat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan penelitian lapangan di Kecamatan Siberut dengan responden seperti tokoh adat, kepala suku, tokoh agama, serta aparat pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah ulayat di Siberut masih dilakukan melalui mekanisme hukum adat, meskipun wilayah Mentawai telah menjadi kabupaten. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi hukum positif, khususnya mengenai peraturan pertanahan dan UUPA, sehingga masyarakat masih lebih memahami dan menggunakan hukum adat dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi peraturan perundang-undangan oleh pemerintah dan lembaga terkait dengan melibatkan tokoh adat, agar tercipta keseimbangan antara penerapan hukum nasional dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di masyarakat Mentawai, khususnya di Siberut.

Actions (login required)

View Item