PERIZINAN YANG DIBERIKAN HAKIM PENGAWAS KEPADA KURATOR DALAM PELAKSANAAN KEPAILITAN PT. TAMPUK YUDHA INTI DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT

Diputra, Elmando (2011) PERIZINAN YANG DIBERIKAN HAKIM PENGAWAS KEPADA KURATOR DALAM PELAKSANAAN KEPAILITAN PT. TAMPUK YUDHA INTI DI PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Ful teks) OK S1 Hukum 2011 Elmando Diputra 06140116.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 65–68 mengatur mengenai peran Hakim Pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Pengawas memiliki bentuk-bentuk pengawasan seperti pemberian penetapan, persetujuan, usul, kuasa, dan perizinan. Meningkatnya kasus kepailitan, khususnya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, menjadikan peran Hakim Pengawas semakin penting, terutama dalam mengawasi kurator yang bertanggung jawab atas harta pailit sejak putusan pailit ditetapkan. Penelitian ini berfokus pada bentuk perizinan yang diberikan Hakim Pengawas kepada kurator, kendala yang dihadapi dalam pemberian izin tersebut, serta upaya penyelesaiannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik di lapangan melalui wawancara dengan Hakim Pengawas dan Koordinator Kepaniteraan Niaga di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat serta studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perizinan yang diberikan pada kasus PT Tampuk Yudha Inti meliputi izin pembentukan tim appraisal (juru taksir) dan izin penjualan bawah tangan atas harta pailit. Kendala yang dihadapi antara lain potensi benturan kepentingan antara juru taksir dan pembeli pihak ketiga, keterbatasan informasi mengenai harta pailit dan data kreditor, ketidaklengkapan dokumen yang dimiliki kurator, serta belum diterimanya laporan lelang oleh Hakim Pengawas sebagai dasar pemberian izin penjualan bawah tangan.

Actions (login required)

View Item