Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Melalui Upaya Banding Administratif pada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 283/SEK/SK.KP 8.2/II/2024)

Hanindiaz, Nabila (2026) Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Melalui Upaya Banding Administratif pada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 283/SEK/SK.KP 8.2/II/2024). S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) 01. Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (321kB)
	Text (BAB I) 02. BAB I.pdf - Published Version Download (473kB)
	Text (BAB IV) 03. BAB IV.pdf - Published Version Download (227kB)
	Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (164kB)
	Text (Thesis Fulltext) 05. Thesis Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sengketa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil masuk dalam ranah sengketa kepegawaian yang dapat terjadi sehubungan dengan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin kepada Aparatur Sipil Negara yang dianggap tidak melaksanakan kewajibannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur mengenai sengketa kepegawaian yang salah satu penyelesaiannya melalui Upaya Banding Administratif. Dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, Banding Administratif dilaksanakan oleh BPASN. Penyelesaian sengketa pemberhentian PNS yang terjadi di Pengadilan Tinggi Padang telah melalui Upaya Banding Administratif dengan hasil Keputusan BPASN menerima Banding Administratif yang diajukan oleh PNS yang merasa dirugikan atas KTUN hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Dalam penyelesaian sengketa pemberhentian PNS ini, dirasa perlu mengkaji hal-hal mengenai: Pertama, Bagaimana keabsahan pertimbangan hukum BPASN dalam memutus Banding Administratif terhadap SK SEKMA Nomor 283/SEK/SK.KP 8.2/II/2024?; dan Kedua, Bagaimana tindak lanjut Mahkamah Agung RI terhadap keputusan BPASN terkait sengketa pemberhentian PNS di Pengadilan Tinggi Padang? Untuk menjawab persoalan tersebut, dalam penulisan ini akan digunakan metode penelitian yuridis normative dan bersifat deskriptif analitis. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang ditunjang dengan data primer berupa wawancara serta dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh: Pertama, Keputusan BPASN menerima Banding Administratif oleh PNS terkait dengan pertimbangan bahwa KTUN Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada PNS tersebut adalah Cacat Substansi yang mengakibatkan penjatuhan sanksi belum tepat, sehingga BPASN memberikan keputusan memperingan KTUN; dan Kedua,Mahkamah Agung selaku instansi yang mengeluarkan KTUN terhadap PNS yang bersangkutan telah mengikuti aturan sebagaimana mestinya dan bersikap patuh atas Keputusan BPASN.

Actions (login required)

View Item