Perlindungan Hak Anak Korban Pasca Konflik Bersenjata Di Aceh

Anjani, Yessy (2010) Perlindungan Hak Anak Korban Pasca Konflik Bersenjata Di Aceh. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (fulltext) S1 Hukum 2010 Yessy Anjani 06140063.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adalah bagaimanakah bentuk dan implementasi dari perlindungan hak anak korban pasca konflik bersenjata di Aceh, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hak anak pasca konflik bersenjata tersebut. Pemerintah dengan bantuan lembaga-lembaga nasional maupun internasional melakukan berbagai upaya agar ketentuan hukum yang diterapkan dalam hal perlindungan terhadap hak anak korban konflik bersenjata dapat diterapkan secara optimal. Hal ini dimaksudkan guna memenuhi hak-hak anak yang melekat pada diri setiap anak, tidak terkecuali anak korban konflik bersenjata. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis yang didukung oleh sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapat melalui penelitian dengan informasi pada Kantor Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Banda Aceh dan Yayasan Anak Bangsa (YAB) Banda Aceh, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dengan menggunakan buku-buku dan laporan-laporan lainnya yang menunjang. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan mengenai perlindungan hak anak pasca konflik bersenjata di Aceh merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Dalam mewujudkannya di Aceh terdapat pelaksanaan perlindungan hak anak korban konflik bersenjata yang dilakukan pemerintah yang bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO) dan UNICEF serta LSM nasional seperti PKPA dan YAB yang berusaha untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat korban konflik beserta anak-anak mereka. Dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala seperti sikap orang tua yang tidak mendukung proses-proses dalam pelaksanaan perlindungan hak anak karena dianggap merupakan kegiatan yang sia-sia. Mengingat wilayah Aceh yang luas maka sangat dirasakan kekurangan sumber daya manusia yang membantu pihak-pihak yang memberikan perlindungan hak anak korban pasca konflik bersenjata di Aceh baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah. Upaya pemerintah dalam menangani kendala tersebut dilakukan dengan mengadakan sosialisasi kepada para pihak korban konflik mengenai tugas pemerintah bersama lembaga internasional maupun nasional dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan bagi penduduk sipil, karena pemerintah telah menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak korban konflik bersenjata. Diharapkan Indonesia melengkapi substansi perlindungan hukum khususnya mengenai perlindungan anak dalam situasi konflik, lebih mengoptimalkan penanganan terhadap anak korban konflik bersenjata, dan sebaiknya tidak membatasi keberadaan badan-badan kemanusiaan di Aceh yang bertujuan untuk membantu korban konflik bersenjata di Aceh.

Actions (login required)

View Item