Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Padang

Yolanda, Vonny Dwi (2010) Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (fulltext) S1 Hukum 2010 Vonny Dwi Yolanda 05140223.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Tindak Pidana Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada peradilan umum, sedangkan pelanggaran yang bersifat administrasi diselesaikan melalui KPU dan Badan Pengawas Pemilu serta aparat dibawahnya. Tentang perbuatan pidana apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu telah diatur secara rinci dalam UU No. 10 Tahun 2008, yaitu Pasal 260 sampai dengan Pasal 311. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana tata cara pelaporan terjadinya pelanggaran pidana pemilu sampai ke tangan penyidik, bagaimana proses persidangan dan benetuk putusan hakim dalam perkara pidana pemilu dan kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan, persidangan dan pelaksanaan putusan hakim dalam perkara pidana pemilu legislatif 2009 di kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan pelaksanaannya dilapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam hal laporan atau temuan tersebut dianggap sebagai pelanggaran, maka Bawaslu membedakannya menjadi pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dan pelanggaran yang mengandung unsur pidana, kemudian meneruskan kepada instansi yang berwenang yaitu Polri. Pelaksanaan proses peradilan pidana pemilu mulai pada tingkat dan penyidikan sampai pada pemeriksaan sidang pengadilan pada prinsipnya sama dengan proses peradilan pidana. Perbedaannya hanya pada proses penyidikan diawali dulu dengan laporan panwaslu yang kemudian baru menyeleksi apakah hal tersebut pelanggaran pidana pemilu atau tidak. Serta terdapat beberapa kendala dalam tahap penyidikan dan tahap persidangan selama proses penegakan hukumnya. Untuk penegakan hukum ke depannya, diharapkan pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang memperhatikan kefektifan waktu penyidikan yang di batasi 14 hari sehingga diperoleh bukti permulaan yang cukup, agar kasus-kasus yang ditemukan dapat dilanjutkan ke pengadilan.

Actions (login required)

View Item