Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Rawat Inap Peserta Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto

Sari, Risty Wita (2010) Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Rawat Inap Peserta Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (fulltext) S1 Hukum 2010 Risty Wita Sari 06140189.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Kesehatan adalah hak setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk masyarakat miskin sebagaimana diamanatkan konstitusi dan undang-undang. Departemen Kesehatan menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan pada pelayanan masyarakat miskin dan tidak mampu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program Jamkesmas, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasien rawat inap peserta Jamkesmas dan apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga miskin sebagai peserta Jamkesmas di RSUD Sawahlunto. Untuk menjawab permasalahan ini maka penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang kemudian dilanjutkan dengan bagaimana praktik perundang-undangan tersebut di lapangan. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yaitu data yang diolah dari riset kepustakaan dan data primer yang merupakan hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan pengolahan data dilakukan dengan coding, editing, tabulating serta analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Jamkesmas di setiap Rumah Sakit Umum di Indonesia pada hakikatnya sama yakni bersumber pada Departemen Kesehatan RI yang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap keluarga miskin dalam upaya pelayanan kesehatan adalah bahwa pihak rumah sakit tidak dibenarkan membebankan sedikit pun biaya pelayanan kesehatan dan pengobatan kepada pasien Jamkesmas, pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang berobat dengan menggunakan kartu miskin dengan alasan apa pun, dan dalam kasus emergency, pihak rumah sakit tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan dan pengobatan terhadap pasien Jamkesmas walaupun si pasien tidak bisa menunjukkan identitas miskinnya, pemberian kompensasi dan evaluasi rawat inap ulang. Kendala dalam pelaksanaan program Jamkesmas ini antara lain sinkronisasi data, keterlambatan proses pencairan dana klaim rumah sakit, juga latar belakang pendidikan pasien Jamkesmas yang masih rendah.

Actions (login required)

View Item