KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASl MANUSIA (KOMNAS HAM) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Dharma, Ariza (2012) KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASl MANUSIA (KOMNAS HAM) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Ful Teks) OK S1 Hukum 2012 Ariza Dharma 07940002-revisi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa pergeseran supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Akibatnya, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, melainkan seluruh lembaga negara berkedudukan sejajar dalam mekanisme checks and balances. Konstitusi kemudian diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur serta membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara. Perkembangan konsep trias politica juga memengaruhi perubahan struktur kelembagaan negara. Konsep pemisahan kekuasaan klasik dianggap tidak lagi mampu memenuhi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan modern, sehingga lahir berbagai lembaga negara independen dalam bentuk komisi, badan, dewan, komite, maupun otorita. Di Indonesia, pembentukan lembaga negara independen semakin berkembang pasca amandemen UUD 1945, dengan dasar hukum yang beragam, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga keputusan presiden. Salah satu lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Meskipun bersifat independen, Komnas HAM masih memiliki ketergantungan pada kekuasaan eksekutif dalam aspek keorganisasian serta hubungan khusus dengan kekuasaan yudikatif dalam proses penanganan pelanggaran HAM, khususnya penyelidikan oleh Komnas HAM yang dilanjutkan penyidikan oleh Jaksa Agung. Oleh karena itu, diperlukan legitimasi hukum yang lebih kuat dan tegas agar Komnas HAM dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara maksimal, efektif, efisien, serta memperoleh dukungan masyarakat yang lebih luas.

Actions (login required)

View Item