PENETAPAN MAMAK KEPALA WARIS TERKAIT DENGAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota) (Disusun sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum)

Asmar, Afif (2011) PENETAPAN MAMAK KEPALA WARIS TERKAIT DENGAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota) (Disusun sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Ful Teks) OK S1 Hukum 2011 Afif Asmar 07140048.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Masyarakat Minangkabau memiliki tanah ulayat yang dikuasai berdasarkan kaum, suku, nagari, dan rajo, yang pengelolaannya biasanya berada di tangan mamak kepala waris. Namun, perkembangan zaman dan kebutuhan ekonomi sering memicu konflik tanah ulayat. Sengketa tanah ulayat seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah adat, dan jika gagal baru diajukan ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini membahas penyebab munculnya sengketa tanah ulayat serta proses penetapan mamak kepala waris di Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan data primer dan sekunder melalui wawancara dan studi dokumen, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah ulayat disebabkan oleh hibah tanah kepada anggota kaum yang dianggap sebagai milik pribadi, praktik gadai yang terlalu lama dan berpindah tangan, melemahnya sistem adat matrilineal, serta penjualan tanah ulayat oleh mamak kepala waris. Pengadilan Negeri dalam menetapkan mamak kepala waris hanya menilai bukti kepemilikan, kedudukan hukum penggugat, ranji, dan keterangan saksi, dengan putusan bersifat deklaratif. Pengadilan tidak berwenang mengangkat mamak kepala waris karena kewenangan tersebut berada pada KAN sesuai yurisprudensi.

Actions (login required)

View Item