IMPLEMENTASI TUJUAN KE 13 SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) PADA PT. HALMAHERA PERSADA LYGEND (HPAL) KURUN WAKTU 2021-2023.

FADHLAN, MASYKURA SUHAIMI (2026) IMPLEMENTASI TUJUAN KE 13 SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL) PADA PT. HALMAHERA PERSADA LYGEND (HPAL) KURUN WAKTU 2021-2023. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (999kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (955kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (177kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (498kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Perubahan iklim merupakan isu global yang menuntut keterlibatan tidak hanya negara, tetapi juga korporasi, khususnya yang bergerak di sektor pertambangan dan pengolahan sumber daya alam. Terdapat 3 Hukum Internasional yang meregulasi problematika perubahan iklim dengan menetapkan standar suhu bumi secara global dibawah 2°C, yakni United Nations Framework Convention on Climate Change 1992 (UNFCCC 1992), Protokol Kyoto, dan Paris Agreement. Sustainability Development Goals (SDGs) sebagai kesepakatan bersama dari Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) yang tertuang dalam Resolusi A/RES/70/1, khususnya Tujuan ke-13 tentang take urgent action to combat climate change and its impacts turut memberikan partisipasi non-state actor dengan asas “left no one behind”. PT. Halmahera Persada Lygend (PT. HPAL) sebagai korporasi yang memproduksi bahan baku baterai melalui aktifitas bisnisnya berdampak pada perubahan iklim dengan penggunaan energi batubara yang dominan dan pencemaran kadar zat nikel pada air. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaturan climate change sebagai tujuan ke 13 SDGs dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia terkait Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)?, dan bagaimana implementasi tujuan ke 13 Sustainability Development Goals (SDGs) dalam pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada PT. Halmahera Persada Lygend (HPAL) selama kurun waktu 2021–2023?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta bersifat deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia, dan dokumen perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai perubahan iklim telah diatur secara komprehensif melalui instrumen hukum internasional seperti UNFCCC 1992 mengenai pembagian kewajiban negara dalam perubahan iklim, Protokol Kyoto 1998 dengan mekanisme investasi karbon, dan Paris Agreement 2015 dengan NDC-nya. Selanjutnya, tertuang dalam SDGs tujuan 13 yang meskipun bersifat soft law, memiliki pengaruh normatif dalam pembentukan kebijakan nasional. Implementasi SDGs tujuan 13 dalam TJSL PT. HPAL telah dilakukan melalui sejumlah program pengelolaan energi, pengendalian emisi gas rumah kaca, dan pengelolaan lingkungan. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keberlanjutan dan mitigasi perubahan iklim secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan integrasi yang lebih efektif antara kebijakan TJSL, komitmen SDGs, dan instrumen hukum nasional guna memastikan kontribusi korporasi terhadap pencapaian perubahan iklim yang berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item