Penambahan Norma (Positive Legislature) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang (Judicial Review)

Dewi, Asmara (2011) Penambahan Norma (Positive Legislature) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang (Judicial Review). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) OK S1 Hukum 2011 Asmara Dewi 07140070.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan dalam pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang (Judicial Review) karena putusan yang dilahirkannya menjadi perdebatan hukum tata negara, diantaranya adalah putusan yang bersifat ultra petita dan yang bersifat mengatur (positive legislature). Fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislature, banyak kalangan berpendapat pro dan kontra. Pendapat yang kontra menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi melanggar kewenangan DPR dan Mahkamah Konstitusi harus tetap dalam ranah kewenangan pembatalan suatu undang-undang (Negative Legislature). Sedangkan pendapat yang pro menyatakan bahwa putusan MK yang memuat norma tambahan dalam judicial review dinilai sebagai upaya MK dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai penjaga konstitusi, dan penambahan norma dianggap sebagai norma tambahan yang melengkapi ketentuan yang tidak terakomodir dalam suatu undang-undang berdasarkan interpretasi atas Undang-Undang Dasar.Pada penelitian hukum ini penulis mengangkat tiga rumusan masalah yakni: pertama, mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia. Kedua, mengenai kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislature dalam ketatanegaraan Indonesia dan ketiga, mengenai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (kewenangan tambahan untuk memperkuat kedudukan Mahkamah Konstitusi). Dalam penelitian ini penulis mengunakan penelitian bersifat yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis serta cara pengumpulan data dengan mengunakan data kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positive Legislature merupakan implikasi dari fungsi penafsiran konstitusi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, dan dapat dibenarkan demi asas keadilan dan kemanfaatan. Kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legislature terbagi dua, yakni sebagai undang-undang atau sebagai penjelasan konstitusi tergantung pada objek penafsiran dari putusan tersebut baik undang-undang atau konstitusi. Perlunya media tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi agar ditaati dan diberlakukan yakni melalui media pengujian kembali undang-undang yang pernah diputus oleh mahkamah konstitusi (Rejudicial Review), pengaduan konstitusi (Constitutional Complaint) berupa pengaduaan warga negara ketika memperoleh ketidakadilan formal dari lembaga pemerintah yang merugikan hak konstitusionalnya dan pertanyaan konstitusi (Constitutional Question) yakni pertanyaan mengenai status konstitusionalitas sebuah undang-undang dari para pemangku kewenangan negara/lembaga negara.

Actions (login required)

View Item