Kedudukan Fraksi Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD (Studi Pada Dprd Provinsi Sumatera Barat)

Rezki Septia, Vicky (2012) Kedudukan Fraksi Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD (Studi Pada Dprd Provinsi Sumatera Barat). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) OK S1 Hukum 2012 Vicky Septia Rezki 07940089.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Di Indonesia, Latar Belakang Perkembangan Ketatanegaraan Menjadi Bagian Dari Hadirnya Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Didalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Dikenal Dengan Sebutan Alat Kelengkapan, Yang Berfungsi Untuk Menjalankan Tugas Dan Wewenang Dari Lembaga Tersebut. Namun, Disamping Adanya Alat Kelengkapan Sebagai Struktur Penggerak Pada Badan Legislatif, Fraksi Hadir Dalam Membantu Fungsi Parlemen. Hadirnya Fraksi Partai Politik Didalam Parlemen Tentunya Memiliki Dampak Positif Maupun Negatif. Fraksi Yang Merupakan Kelompok Kecil/Sebagai Wadah Tempat Berhimpun Anggota Legislatif Yang Mendapatkan Kursi Di Parlemen, Berfungsi Untuk Menunjang Kinerja Anggota Legislatif Dalam Hal Legislasi, Anggaran, Dan Pengawasan. Adanya Pengaturan Mengenai Fraksi Yang Dimuat Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No.27 Tahun 2009. Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD, PP No.16 Tahun 2010. Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Untuk Di Di Provinsi Sumatera Barat Diatur Pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat No.1 Tahun 2011. Dengan Dikeluarkanya Pengaturan Mengenai Fraksi Semakin Mempertegas Kedudukan Fraksi Didalam Badan Legislatif. Namun Dalam Perkembanganya, Meskipun Diatur Secara Implicit Oleh Undang-Undang Diatas, Tidak Serta Merta Membuat Kedudukan Fraksi Menjadi Lebih Dominan Dibanding Alat Kelengkapan Badan Legislatif. Tidak Ada Diaturnya Secara Terperinci Mengenai Tugas, Kewajiban, Dan Larangan Fraksi Didalam Undang-Undang Diatas. Membuat Banyak Celah Yang Dapat Dilanggar Oleh Anggota Fraksi Dalam Menjalankan Tugas, Khususnya DPRD Provinsi Sumatera Barat. Karena Itu, Penulis Merumuskan Dua Permasalahan Yaitu Pengaturan Fraksi Di DPRD Menurut Undang-Undang Yang Berlaku, Dan Pengoptimalan Kinerja Fraksi Dalam Membentuk Produk Hukum Di Provinsi Sumatera Barat. Dalam Penulisan Ini, Penulis Menggunakan Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif Yang Bertujuan Untuk Mendeskripsikan Dan Mengkaji Asas-Asas Hukum, Taraf Singkronisasi Hukum, Dan Sistematika Hukun Yang Berdasarkan Logika Keilmuan Hukum Dari Sisi Normatifnya. Hasil Dari Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Ada Beberapa Bentuk Penyimpangan Berprilaku Yang Dilakukan Oleh Fraksi Dalam Menjalankan Fungsi DPRD Serta Bagaimana Seharusnya Implementasi Dari Fraksi Dalam Membantu Tugas Dan Fungsi DPRD Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku.

Actions (login required)

View Item