Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2008

Efrinisa, Ririn (2012) Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2008. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) OK S1 Hukum 2012 Ririn Efrinisa 0810113386.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (9MB)

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Salah Satu Bentuk Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU No.32/2004) Yang Kemudian Untuk Pemilihan Kepala Daerah Direvisi Menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Sedangkan Tentang Penyelenggara Pemilu Diatur Delam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Tugas Dan Kewenangan Panwaslu Dalam UU No.32 Tahun 2004 Diatur Dalam Pasal 66 Ayat 4 Huruf (A) Sampai (E), Merupakan Acuan Panwaslu Dalam Mengawasi Pelaksanaan Pilkada Yang Diselenggarakan Sebelum Tahun 2007. Sedangkan Pemilihan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan Setelah Tahun 2007 Menggunakan UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dimana Tugas Panwaslu Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pilkada Diatur Dalam Pasal 78 UU No.22 Tahun 2007. Pengawasan Dari Penyelenggaraan Pemilihan Umum Diberikan Kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Dan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu). Dengan Demikian, Panwaslu Merupakan Pilar Inti Dalam Penyelenggarnan Pemilihan Kepala Daerah, Karena Pemilihan Kepala Daerah Yang Jujur, Adil, Don Demokratis Sangat Tergantung Pada Sejauhmana Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bekerja Dengan Baik Dan Menjamin Pemilihan Kepala Darrah Berlangsung Secara Demokratis. Adapun Permasalahan Yang Penulis Angkat Adalah 1. Bagaimana Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kots Padang 2. Bagaimana Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang T. 3. Upaya-Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Panitia Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang. Dalam Penelitian Ini Penulis Melakukan Pendekatan Metode Yuridis Sasiologis, Penelitian Bersifat Deskriptif, Data Yang Diperoleh Adalah Data Primer Dan Sekunder. Alat Pengumpulan Data Yang Dipakai Adalah Wawancara Dan Studi Kepustakaan. Analisis Data Yang Dipakai Adalah Analisis Data Kualitatif. Dari Penelitian Yang Penulis Lakukan Dapat Diambil Kesimpulan Bahwa, Peran Panitia Pengavas Pemilu Kepala Daerah Kota Padang Adalah Melaksanakan Tugas Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2008, Panitia Pengawas Ponilu Telah Melaksanakan Perahannya Sesuai Dengan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Doersh Kota Padang Tahun 2008. B. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Dalans Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Adalah Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Mulai Dari Tahap Awal Sampai Akhir. C. Upaya Jpaya Yang Dilakukan Pawaslu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Adalah Melaksanakan Bimbingan Teknis, Pembentukkan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdua), Pengambilan Keputusan Pada Tingkat Panwaslu Kota Padang, Melaksanakan Sosialisasi Imtang Tegas, Peran Dan Kewenangan Paawals Kota Padang Kepada Matyankat Sehingga Masyarakat Dapat Memahami Tentang Tugas, Peran Dan Kewenangan Panwaslu Kota Padang

Actions (login required)

View Item