PENGATURAN INTERNASIONAL PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) SERTA IMPLEMENTASINYA PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) KELAS II TELUK BAYUR

VINDY, ZOLIA DEFRA (2026) PENGATURAN INTERNASIONAL PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) SERTA IMPLEMENTASINYA PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) KELAS II TELUK BAYUR. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (922kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (890kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (231kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (480kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Perdagangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki peranan penting dalam perkembangan industri global, namun proses pengangkutannya berpotensi menimbulkan pencemaran laut dan ancaman terhadap keselamatan manusia. Untuk itu, masyarakat internasional membentuk pengaturan hukum yang mengatur dua ranah, yaitu pengaturan terhadap B3 dan pengaturan terhadap perdagangan B3. Pengaturan Internasional tersebut diantaranya, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships/Marine Pollution (MARPOL) 73/78, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response, and Cooperation (OPRC) 1990, International Ship and Port Facility Security Code (ISPS) 2004, international Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code 1974, dan Rotterdam Convention 1998. Rumusan masalah yang dibahas adalah: (1) Bagaimana pengaturan internasional perdagangan B3 melalui laut, dan (2) Bagaimana implementasi pengaturan internasional perdagangan B3 pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis (sociological approach), untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan internasional B3 yaitu MARPOL 73/78, menetapkan standar pencegahan pencemaran oleh kapal pengangkut B3; IMDG Code mengatur klasifikasi, pengemasan, dan pelabelan B3; Rotterdam Convention dalam hal B3 mengatur mana saja muatan bahan kimia dan pestisida yang dikategorikan ke dalam B3. Pengaturan internasional perdagangan B3 melalui laut yang diatur oleh UNCLOS 1982, mengatur tanggung jawab dan menetapkan kewajiban negara untuk mencegah pencemaran dari pengangkutan B3; OPRC yang menekankan kesiapsiagaan dan kerjasama negara dalam menanggulangi pencemaran akibat perdagangan B3; ISPS Code yang mengatur keselamatan kapal dan keamanan pelabuhan, serta Rotterdam Convention mengatur pemberitahuan persetujuan perdagangan B3 antar negara. Penelitian ini memberikan kontribusi kajian hukum empiris terhadap KSOP Kelas II Teluk Bayur sebagai salah satu otoritas pelabuhan di Indonesia yang telah menerapkan keseluruhan pengaturan internasional tersebut dalam praktik penanganan B3 untuk diperdagangkan. Secara normatif pengaturan internasional perdagangan B3 telah diadopsi ke hukum nasional Indonesia, namun dalam praktik masih ditemukan tantangan yang berpotensi mengancam implementasi tersebut. Hal ini dikhawatirkan menjadi celah ketidaksesuaian standar klasifikasi B3 selama proses berlangsung yang berujung pada pencemaran lingkungan laut.

Actions (login required)

View Item