PERBANDINGAN HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DARI PRODUK KOSMETIK DI INDONESIA DAN PENERAPAN PENGELOLAAN LIMBAH OLEH UNI EROPA DALAM MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Fidela, Lathifah (2026) PERBANDINGAN HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DARI PRODUK KOSMETIK DI INDONESIA DAN PENERAPAN PENGELOLAAN LIMBAH OLEH UNI EROPA DALAM MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (289kB)
	Text (bab 1 pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (256kB)
	Text (bab IV penutup) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (137kB)
	Text (daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (208kB)
	Text (skripsi full) Skripsi fulll - Fix.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pengelolaan Limbah B3 di Indonesia telah diatur melalui UU PPLH, PP 22/2021, Permen LHK 6/2021 dan Permen LHK 9/2024. Namun, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur mekanisme pengelolaan limbah melalui pertangungjawaban produsen terhadap limbah kemasan khususnya kosmetik yang terkontaminasi B3. Mengingat produk kosmetik kerap mengandung zat berbahaya, sehingga kemasannya digolongkan sebagai sampah yang mengandung limbah B3. Salah satu pendekatan yang bentuk pengelolaan limbah yang berkembang saat ini adalah konsep EPR dengan pertanggung jawaban produsen atas dampak lingkungan. Sehingga, penelitian ini dilakukan untuk menganlisis pengaturan dan penerapan EPR dalam sistem hukum Uni Eropa serta mengkaji relevansinya dengan pengaturan hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : 1. Bagaimana pengaturan pengelolaan limbah B3 pada sektor kosmetik di Indonesia? 2. Bagaimana perbandingan penerapan pengelolaan limbah B3 pada sektor kosmetik di Uni Eropa? 3. Bagaimana model pengelolaan limbah yang dapat diadopsi oleh Indonesia?. Dalam menjawab analisis tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasilnya menunjukkan bahwa 1. Pengaturan terkait pengelolaan Limbah B3 Limbah B3 sudah diatur di Indonesia, namun mekanisme pengelolaan ini belum secara khusus diarahkan untuk limbah kemasan, khususnya kosmetik. 2. Pengelolaan limbah di Eropa sudah cukup luas dan menekan pada pertanggungjawaban produsen (EPR) tidak hanya limbah namun juga kemasan termasuk kemasan kosmetik. 3. Model pengelolaan limbah yang dapat diadopsi oleh Indonesia saat ini dapat dilakukan dengan memperkuat pertanggungjawaban produsen seperti yang telah diterapkan oleh Uni Eropa, sehingga perlu adanya regulasi yang memberikan kewajiban secara eksplisit kepada produsen kosmetik terhadap limbah kemasan yang dihasilkannya. Maka dari itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi mekanisme EPR melalui Peraturan Pemerintah khususnya bagi industri kosmetik dengan memperkuat pertanggungjawaban produsen terhadap siklus kemasan agar lebih terintegras dan sejalan dengan Circular Economy. Kata Kunci: Limbah B3, Kosmetik, Extended Producer Responsibility (EPR)

Actions (login required)

View Item