IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA PIDANA YANG MENGGUNAKAN ALAT BUKTI YANG DIPEROLEH SECARA TIDAK SAH (Studi di Kejaksaan Negeri Padang)

CHINDY, DWI KHAIRATUL IKHSAN (2026) IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA PIDANA YANG MENGGUNAKAN ALAT BUKTI YANG DIPEROLEH SECARA TIDAK SAH (Studi di Kejaksaan Negeri Padang). S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (173kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (134kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (30kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (94kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) FULL SKRIPSI CHINDY.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (508kB)

Abstract

Penggunaan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah dalam proses peradilan pidana menunjukkan bahwa implementasi asas praduga tidak bersalah masih menghadapi persoalan serius dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Kondisi ini menjadi persoalan penting ketika jaksa sebagai dominus litis tetap melanjutkan penuntutan tanpa verifikasi terhadap legalitas alat bukti, sehingga berpotensi melanggar asas hak asasi manusia dan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana implementasi asas praduga tidak bersalah dalam penuntutan terhadap perkara pidana pidana yang menggunakan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah di kejaksaan negeri padang? dan Kedua, bagaimana pertimbangan Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara yang menggunakan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum serta kendala yang dihadapi di Kejaksaan Negeri Padang?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris di Kejaksaan Negeri Padang. Sifat penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan dan menganalisis yang bertujuan memperoleh gambaran lengkap tentang hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaksa dalam penanganan perkara pidana tetap berdasarkan pada asas praduga tidak bersalah, hanya saja dalam beberapa praktik penggunaan asas tersebut sering kali dikesempingkan. Bahkan, saat jaksa dihadapkan dengan situasi yang mengindikasikan adanya alat bukti yang diperoleh secara tidak sah, jaksa memilih untuk tetap melanjutkan penuntutan sepanjang telah memenuhi minimal dua alat bukti sah sesuai Pasal 183 KUHAP dan alat bukti tersebut mendukung pembuktian unsur tindak pidana. Selain itu, kendala utama yang dihadapi jaksa meliputi kurangnya koordinasi antara penyidik dan jaksa, rendahnya profesionalitas dalam menilai legalitas alat bukti, keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung, serta keterbatasan kewenangan jaksa dalam menguji proses penyidikan karena pengujian keabsahan alat bukti sepenuhnya dilakukan oleh hakim di persidangan. Adapun saran yang diberikan Jaksa perlu meningkatkan profesionalitas bekerja, diperlukan aturan mengenai pedoman koordinasi anatar penyidik.

Actions (login required)

View Item