IMPLEMENTASI FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2019 – 2024

Rezky Aulia, Ilahi (2026) IMPLEMENTASI FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2019 – 2024. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (219kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (295kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (259kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Lembaga legislatif memiliki peran penting dalam pemerintahan, salah satunya untuk membentuk Peraturan Daerah. Secara filosofis, Propemperda didasarkan pada konsep kedaulatan rakyat yang mengakui hak rakyat dalam pengambilan keputusan, perwakilan rakyat yang bertanggung jawab mewakili kepentingan rakyat, serta demokrasi yang menjamin hak partisipasi, keadilan, kesetaraan, dan transparansi.. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah: Pertama, Bagaimana penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah?, Kedua, Bagaimana peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang lebih partisipasif pada periode 2019-2024?. Untuk menjawab permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini ialah: 1), Penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah periode 2019-2014. 2), tindakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah untuk proses pembentukan peraturan daerah yang lebih Partisipasif pada Periode 2019-2024., namun implementasinya gagal dengan realisasi Perda yang rendah akibat dinamika politik, draf yang tidak matang, anggaran terbatas, dan dampak COVID-19. Program ini cenderung menjadi inventarisasi/wishlist daripada rencana kerja yang efektif. DPRD juga berfokus pada penguatan kapasitas internal, termasuk memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada anggota dewan terkait pentingnya dan mekanisme penggunaan hak inisiatif, membangun transparansi melalui prosedur pengajuan legislasi yang jelas, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan hak inisiatif. Saran utama adalah menjadikan temuan ini sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi DPRD Sumatera Barat periode 2024-2029 dalam mengoptimalkan fungsi pembentukan Perda. Kata Kunci: Ranperda, Legislatif, Propemperda

Actions (login required)

View Item