Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Dengan Tuduhan Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan di Wilayah Hukum Polsek Pauh

Muhammad Ilham, Alfathoni (2026) Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Dengan Tuduhan Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan di Wilayah Hukum Polsek Pauh. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover) Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (599kB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (462kB)
	Text BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (297kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (309kB)
	Text Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan merupakan masalah serius apabila dibiarkan. Modus operandi yang digunakan pelaku melibatkan ancaman kekerasan dan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan jika tuntutan tertentu tidak dipenuhi. Kepolisian bertanggung jawab untuk mencegah dan menindak pelaku tindak pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul beberapa rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polsek Pauh? (2) Apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polsek Pauh? (3) Bagaimanakah upaya kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana pemerasan dengan tuduhan melakukan tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Polsek Pauh? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris melalui studi di Polsek Pauh dan wawancara dengan Panit I Polsek Pauh, Ketua dan Penasehat Kerapatan Adat Nagari serta 3 korban tindak pidana pemerasan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum tindak pidana pemerasan dilakukan dengan cara : adanya laporan/pengaduan dari masyarakat, mempunyai alat bukti setidaknya 2 bukti permulaan, gelar perkara, dan pelimpahan perkara ke Kejaksaan dan penuntutan di Pengadilan. Kasus yang menimpa korban merupakan murni tindak pidana pemerasan, dalih pembayaran “denda adat” yang digunakan oknum pemuda bukan bagian dari penegakan hukum adat, karena tujuannya semata-mata memperoleh uang melalui pemerasan. (2) Faktor penghambat penegakan hukum: Faktor penegak hukum, yakni kurang baiknya implementasi di lapangan, Faktor kebudayaan, yakni norma kepatutan dan adat Minangkabau kerap disalahpahami sehingga pemerasan dengan dalih “denda adat” dianggap wajar, dan Faktor masyarakat, yakni kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana pemerasan. (3) Upaya kepolisian meliputi langkah preventif berupa patroli, penyuluhan, pembukaan loket konsultasi, penempatan bhabinkamtibmas, dan kerja sama dengan organisasi dan lembaga, serta upaya represif melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai KUHAP dan UU Kepolisian, termasuk penahanan pelaku untuk memastikan proses hukum berjalan.

Actions (login required)

View Item