KEWENANGAN UPAYA PAKSA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN POLITIK UANG DI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Rifki, Ramadhan (2026) KEWENANGAN UPAYA PAKSA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN POLITIK UANG DI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (72kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (378kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (177kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (313kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Pemilihan umum kepala daerah merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Bawaslu memiliki peran penting sebagai lembaga pengawas sekaligus penegak hukum Pemilihan. Akan tetapi, kewenangan Bawaslu dalam melakukan penegakan hukum, khususnya untuk melakukan penelusuran bukti dan upaya penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran politik uang, masih sangat terbatas dan bergantung pada lembaga lain melalui Sentra Gakkumdu. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Pertama, bagaimana perkembangan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran politik uang; Kedua, apakah yang menjadi hambatan bagi Bawaslu di dalam penanganan praktik politik uang; dan Ketiga, bagaimanakah kewenangan upaya paksa di Bawaslu untuk penguatan penanganan praktik politik uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah, perbandingan, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, bahwa perkembangan pengaturan terkait kewenangan Bawaslu belum mampu menjadi solusi penanganan politik uang di Indonesia; Kedua, keterbatasan kewenangan tersebut mengakibatkan Bawaslu mengalami berbagai hambatan dalam penegakan hukum terhadap politik uang di tingkat daerah karna kerap kehilangan barang bukti, maupun saksi hingga sulit dalam proses pembuktian; dan Ketiga, upaya paksa dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai hambatan yang dialami Bawaslu dalam penegakan hukum terhadap politik uang, baik berupa penyitaan alat bukti maupun pemanggilan paksa saksi serta terlapor. Maka kesimpulan dari penelitian ini: Pertama, bahwa kewenangan Bawaslu masih masih bersifat terbatas dan belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak tindak pidana politik uang; Kedua, keterbatasan kewenangan upaya paksa Bawaslu menghambat berbagai proses pembuktian sehingga sulit untuk mengungkap tindak pidana politik uang; Ketiga, pemberian kewenangan upaya paksa Bawaslu merupakan suatu kebutuhan dalam rangka memperkuat efektivitas penegakan hukum pemilihan terkhusus politik uang. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis merekomendasikan: Pertama, perlu adanya pemberharuan aturan hukum yang mengatur terkait kewenangan upaya paksa karena aturan hukum yang ada belum mampu mencegah terjadinya politik uang; Kedua, untuk mengatasi berbagai hambatan Bawaslu, penulis mengusulkan untuk memperkuat divisi penegakan hukum Bawaslu yang diisi oleh Kepolisian dan Kejaksaan agar dapat melakukan penyidikan dan penuntutan secara cepat tanpa perlu adanya koordinasi dengan Sentra Gakkumdu yang justru menghambat penegakan politik uang; Ketiga, untuk menindak politik uang maka pemangku kebijakan perlu untuk mangimini kewenangan upaya paksa, kemudian juga memperbaharui persyaratan perekrutan agar anggota Bawaslu diisi oleh SDM yang berkompeten. Kata Kunci: Bawaslu, Upaya Paksa, Politik Uang.

Actions (login required)

View Item