Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Dihadapan PPAT Dengan Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian (Studi Kasus Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)

Fajar, Ehsania (2026) Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Dihadapan PPAT Dengan Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian (Studi Kasus Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt). S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (315kB)
	Text BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (506kB)
	Text BAB VI Penutup.pdf - Published Version Download (208kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (331kB)
	Text Full Tesis.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (841kB) | Request a copy

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah diberikan kewenangan untuk membuat Akta Tanah dan dibuat sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai tanah dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai unsur fundamental menjalakan kewenangannya, Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt menyatakan Pejabat Pembuat Akta Tanah terbukti bersalah dan ikut terlibat dalam pemalsuan akta. Rumusan Masalah. 1. Bagaimana akibat hukum terhadap keabsahan akta PPAT yang dibuat tanpa prinsip kehati-hatian pada putusan nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt? 2. Bagaimana tanggung jawab hukum PPAT dalam pembuatan akta yang melanggar prinsip kehati-hatian pada putusan nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt? 3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap PPAT yang membuat akta tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian pada Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt? Penelitian ini menggunakan Metode Normatif dengan menggunakan Data Sekunder dan 3 (tiga) bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian akibat hukum dan tanggung jawab PPAT yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian menyebabkan akta terdegradasi dan batal demi hukum karena cacat dalam proses pembuatan akta. PPAT yang membuat akta berdasarkan dokumen palsu wajib bertanggung jawab secara perdata, pidana, dan administratif. Majelis hakim dalam putusan tersebut menilai PPAT terbukti terlibat aktif dalam pemalsuan dan menerima dana dari kasus tersebut sehingga dijatuhkan pidana penjara 2 Tahun 8Bulan dan denda Rp 1 Miliar. PPAT wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan peningkatan pengawasan, perubahan regulasi dan penegasan tanggung jawab secara perdata, pidana, dan administratif. Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, Majelis Hakim seharusnya menetapkan status pembatalan akta yang cacat hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai PPAT.

Actions (login required)

View Item