Penegakan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Solok

Rangga Aditya, Irawan (2026) Penegakan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Solok. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (107kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (221kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (51kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (180kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full rangga.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aspek fundamental untuk mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan akuntabel, serta menunjang tercapainya good governance. Meskipun landasan hukum utama (Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021) telah ditetapkan, praktik pelanggaran disiplin di Kabupaten Solok masih sering ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran disiplin PNS, menganalisis prosedur penegakan hukuman disiplin yang diterapkan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakannya di Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan (observasi dan wawancara) untuk mendapatkan data primer dari narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran disiplin yang paling umum di kalangan PNS Kabupaten Solok adalah pelanggaran ringan berupa ketidakhadiran tanpa keterangan, keterlambatan, dan pelanggaran terhadap peraturan kedinasan. Prosedur penjatuhan hukuman disiplin telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Namun, dalam implementasinya, terdapat indikasi penyederhanaan prosedur untuk kasus ringan (tanpa pemeriksaan formal) dan ditemukannya inkonsistensi, di mana hukuman yang dijatuhkan terkadang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan (kelonggaran hukuman). Penegakan hukuman disiplin di Kabupaten Solok dinilai belum optimal karena masih menghadapi tantangan, meliputi: rendahnya kesadaran disiplin PNS, adanya toleransi dari atasan terhadap pelanggaran ringan, serta masalah konsistensi dan objektivitas dalam penjatuhan sanksi akibat adanya pertimbangan faktor non- teknis (kekeluargaan/politik). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum lebih berfokus pada aspek administratif daripada perbaikan perilaku dan kinerja. Disarankan perlunya optimalisasi pengawasan dan penegakan yang lebih tegas, konsisten, dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna memperkuat budaya disiplin dan kinerja aparatur di Pemerintah Kabupaten Solok. Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Penegakan Hukum, Prosedur, Tantangan

Actions (login required)

View Item