PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN PADANG SIMINYAK - PINTU RAYO DI KABUPATEN TANAH DATAR

Restu, Nazuwa (2026) PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN PADANG SIMINYAK - PINTU RAYO DI KABUPATEN TANAH DATAR. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (over dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (359kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (396kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (285kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (334kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari pemenuhan kepentingan umum. Salah satu implementasinya adalah Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Padang Siminyak – Pintu Rayo di Kabupaten Tanah Datar, yang direncanakan rentan waktu 2004-2008, merujuk pada regulasi Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, beralih kepada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Permasalahan mengenai tidak terlaksananya pembebasan lahan dan ganti rugi yang berkaitan dengan kepastian hak masyarakat atas tanah. Permasalahan pertama yakni bagaimana perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Padang Siminyak–Pintu Rayo di Kabupaten Tanah Datar? Kedua bagaimana pelaksanaan pengadaan langsung untuk pelebaran Jalan Padang Siminyak–Pintu Rayo di Kabupaten Tanah Datar? ketiga bagaimana proses pembangunan pelebaran jalan serta kepastian hukum terhadap hakhak masyarakat? Untuk menjawab ketiga rumusan masalah digunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat desktiptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan instansi yakni Dinas PUPR Kabupaten Tanah Datar, beserta instansi pendukung dan masyarakat yang lahannya terdampak, disertai studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pengadaan tanah melalui trase jalan yang dibuat oleh PUPR Tanah Datar dan diajukan permohonan penetapan lokasi kepada bupati, disetujui dan disahkan oleh bupati. Masyarakat tidak mengajukan keberatan karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui secara detail prosedur dan hanya mengikuti dari pemerintah, dan pemerintah tidak memberikan informasi terkait jangka waktu pelaksanaan yang berimplikasi kepada kepastian hak masyarakat. Prosedur tersebut tidak sesuai dengan regulasi Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, yang mengatur pengadaan tanah skala kecil melalui jual beli, tukar menukar, atau kesepakatan lain yang disepakati. Pada tahap pelaksanaan, pengadaan dilakukan secara langsung oleh Dinas PUPR Tanah Datar dengan penilaian ganti kerugian, musyawarah, namun tidak seluruh bidang tanah berhasil dibebaskan karena ketidaksepakatan hasil ganti rugi. Beberapa tanah yang sudah dibebaskan tidak tercatat di BPN, sehingga status hukumnya tidak jelas, sehingga pelaksanaan pengadaan tanah tidak terlaksana karena ketidaksesuaian dengan prinsip dan peraturan dimana harus melakukan pelepasan hak. Pada tahap pembangunan jalan, pekerjaan fisik proyek hanya terealisasi 800meter, (±3.200 m2 ) sementara 1,2 km, (±3.800 m2 ) sisanya terhenti tanpa kepastian hingga sekarang. Ketidakpastian hukum yang diperoleh masyarakat harus dilakukan penyelesaian pengadaan tanah melalui musyawarah ulang dan mendaftarkan peralihan hak tanah yang sudah dibebaskan, penguatan koordinasi antar instansi dengan pelaksanaan hingga tuntas bejalan berkesinambungan sesuai dengan AUPB. Kata kunci: Pengadaan Tanah, Hukum Administrasi Negara, Kepastian Hukum

Actions (login required)

View Item