Relasi Hak Prerogatif Presiden Dan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan, Pengubahan, Dan Pembubaran Kementerian Negara

Rahmat Zidan, Setiawan (2026) Relasi Hak Prerogatif Presiden Dan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan, Pengubahan, Dan Pembubaran Kementerian Negara. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (157kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (395kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (196kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (280kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji relasi hak prerogatif Presiden dan pertimbangan DPR dalam proses pembentukan, perubahan, serta pembubaran kementerian negara di Indonesia. Meskipun hak prerogatif merupakan otoritas eksekutif yang secara historis bersifat absolut, pengadopsian konsep distribution of power dalam sistem ketatanegaraan Indonesia modern mengharuskan adanya mekanisme checks and balances. Karena itu penelitian ini mempertanyakan 1) Bagaimana mekanisme pengaturan pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara? Dan 2) Bagaimana bentuk relasi antara presiden dan DPR dalam pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara? Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menemukan: pertama, membentuk, mengubah, dan membubarkan hak prerogatif presiden yang dibatasi dan/ atau diatur oleh peraturan perundang-undangan, baik dasar hukumnya dan pelaksanaannya. Kedua, bentuk relasi hak prerogatif presiden dan pertimbangan DPR dalam pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara dapat dilihat dalam beberapa sudut pandang yang menghasilkan gambaran relasi yang berbeda. Pertama, dari sudut pandang politik, maka bentuk relasi yang akan terlihat adalah antagonistis atau akomodatif. Kedua, dari sudut pandang konstitusi presiden dan DPR diposisikan dalam posisi yang sejajar sehingga keduanya memiliki kekuatan yang sama untuk saling mengawasi pelaksanaan hak prerogatif presiden. Dan ketiga, dari sudut pandang UU Kementerian Negara yang memperlihatkan pengaruh DPR dalam mengatur pelaksanaan hak prerogatif presiden sekaligus memperlihatkan pembatasan keterlibatan DPR dalam pelaksanaan hak prerogatif presiden. Kata Kunci: Hak Prerogatif Presiden, Pertimbangan DPR, Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Kementerian Negara

Actions (login required)

View Item