SITA UMUM ATAS ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO YANG DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus/2011)

MUHAMMAD, ALDY (2026) SITA UMUM ATAS ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO YANG DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus/2011). S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (10MB)
	Text (BAB I) BAB 1.pdf - Published Version Download (429kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (372kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (381kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT ALDY.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (14MB)

Abstract

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk perusahaan yang sangat populer dipergunakan masyarakat untuk menjalankan sebuah bisnis. Eksistensi PT yang sangat kuat dalam dunia bisnis ditunjukan oleh banyaknya perusahaan-perusahaan berbentuk PT.Dalam pembangunan perokonomian negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peranan penting sebagai penopang pembangunan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugasnya, BUMN Persero tidak hanya menjalankan kegiatan usahanya saja, namun juga harus mematuhi peraturan yang ada. BUMN di Indonesia dalam menjalankan pelaksanaan perannya tersebut dapat diwujudkan pada hampir seluruh bidang perekonomian. BUMN Persero dapat mengalami risiko kerugian yang timbul dari bisnis yang berjalan. Kerugian yang dialami dapat menimbulkan utang bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian tersebut hingga dapat menyebabkab pailit pada BUMN tersebut. Ketika BUMN dinyatakan pailit, maka seluruh aset BUMN akan berada dalam sita umum, harus memberikan jaminan kepastian hukum terhadap para kreditor bahwa dengan seluruh aset dapat memenuhi kewajiban untuk membayar utang terhadap para kreditor. Dalam kasus Putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus/2011, hakim menyatakan bahwa BUMN yang terlibat pada kasus ini dinyatakan pailit , serta adanya larangan penyitaan aset negara yang terdapat pada BUMN Persero. Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang hendak dibahas adalah: pertama, analisis kasus kepailitan PT. Istaka Karya pada putusan Nomor 124 K/Pdt.Sus/2011? Kedua, bagaimana kedudukan hukum aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara? Motode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah: pertama, penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan penafsiran Mahkamah Agung terhadap status hukum aset BUMN Persero dan kewenangan pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit menimbulkan disparitas hukum yang mengganggu kepastian hukum, sehingga diperlukan harmonisasi dan penegasan regulatif untuk menciptakan konsistensi dan perlindungan hukum yang adil bagi para pihak. Kedua, kedudukan kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN Persero menyebabkan perubahan status hukum menjadi kekayaan privat perusahaan, sehingga dapat dijadikan objek sita dalam kepailitan, yang mencerminkan perlunya pemahaman yang jelas untuk menjaga konsistensi hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN sebagai entitas bisnis yang profesional dan berdaya saing.

Actions (login required)

View Item