Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Melakukan Salah Transfer (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PN.Dpk dan Penetapan Nomor 704/Pdt.P/2024/PN.Sby)

Nadya, Alya Vishkar (2026) Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Melakukan Salah Transfer (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PN.Dpk dan Penetapan Nomor 704/Pdt.P/2024/PN.Sby). S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (9MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (196kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (150kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (265kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

Perkembangan teknologi perbankan, khususnya layanan transfer dana melalui mobile banking, membawa kemudahan sekaligus risiko baru bagi nasabah, salah satunya adalah kasus salah transfer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank yang melakukan salah transfer serta menelaah perbandingan putusan pengadilan pada Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PN.Dpk dan Penetapan Nomor 704/Pdt.P/2024/PN.Sby. Rumusan masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang melakukan salah transfer dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara salah transfer yang dilakukan oleh nasabah bank berdasarkan Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PN.Dpk dan Penetapan Nomor 704/Pdt.P/2024/PN.Sby. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan salah transfer melalui upaya preventif meliputi pemberian edukasi dan informasi oleh bank yang diatur dalam Pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen dan standarisasi dan regulasi yang diatur dalam Pasal 29 angka 4 UU Perbankan, dan melalui upaya represif dengan upaya non litigasi seperti mediasi di LAPS SJK, dan upaya litigasi dengan blokir dan penahanan dana yang diatur pada Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Transfer Dana dengan atas dasar permohonan atau gugatan secara keperdataan oleh nasabah ke pengadilan dengan hasil akhir berupa Penetapan/Putusan pengadilan sebagai dasar bank untuk memblokir dan penahanan dana salah transfer dengan mengacu kepada Pasal 45 UU Transfer Dana dan sanksi pidana untuk penerima yang tidak beritikad baik yang diatur pada Pasal 85 UU Transfer Dana dan Peraturan Bank Indonesia Adanya perbedaan pertimbangan hakim pada Penetapan Nomor 246/Pdt.P/2024/PN.Dpk dan Penetapan Nomor 704/Pdt.P/2024/PN.Sby tersebut dikarenkan belum adanya aturan yang jelas mengatur bagaimana mekanisme pengembalian dana salah transfer pada UU Transfer Dana. Hal ini tercermin pada disparitas putusan pengadilan: Pengadilan Negeri Depok menolak permohonan pengembalian dana salah transfer, sementara Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan serupa. Pentingnya peran bank dalam memberikan perlindungan hukum preventif dan represif bagi nasabah, khususnya dalam kasus salah transfer.

Actions (login required)

View Item