PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KAYU ARO

WAWAN, SUTIYONO (2014) PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT KAYU ARO. Diploma thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) 201406161045th_skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (242kB)

Abstract

Bank dan UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Ketika sektor perbankan mengalami keterpurukan maka perekonomian nasional juga akan mengalami keterpurukan. Perbankan berperan untuk mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi. sementara itu UMKM dianggap sebagai sektor usaha yang tahan banting. Sayangnya perkembangan UMKM sampai saat ini masih mengalami banyak kendala teruma mengenai tambahan modal. Oleh karena itu pemerintah menjawab permsalahan ini dengan meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat pada tahun 2007 dengan pola penjaminan dari pemerintah. Jaminan KUR sebesar 70% ditutup pemerintah melalui PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo dan 30% ditutup oleh bank pelaksana. Pokok permasalahan dari Penelitian ini adalah, pertama : bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian kredit usaha rakyat ( KUR ) tanpa jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kayu Aro? Kedua : apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat tanpa jamianan ini serta tindakan yang diambil oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kayu Aro dalam mengatasinya.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, sedangkan analisis data diolah secara kualitatif.Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat tanpa jaminan di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kayu Aro dilakukan melalui perjanjian baku. Yang biasanya telah disediakan oleh pihak bank dengan pertimbangan fleksibelitas dan efisiensi bagi pihak bank. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat tanpa jaminan ini yaitu terjadi wanprestasi dari debitur yaitu adanya kredit bermasalah. Dalam hal kredit bermasalah pihak bank berupaya mengatasinya dengan melakukan penjadwalan kembali ( rescheduling ) serta memberlakukan pembebanan jaminan. Permasalahan yang kedua yaitu adanya pembebanan jaminan. Pihak bank berdalih pembebanan jaminan ini untuk membantu pemerintah agar perusahaan penjamin tidak perlu mengganti sebesar 70% dari plafon kredit yang bermasalah. Pembebanan jaminan ini tentunya bertentangan dengan Inpres No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 yang menjadi dasar pelaksanaan program KUR ini. Yang mana tujuan dari peluncuran program ini adalah untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi UMKM yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan fasilitas kredit untuk dijadikan sebagai tambahan modal.

Actions (login required)

View Item