Tingkat Kesiapan Pemerintah Daerah Atas Implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (Pbb P2 Dan Biotb) Studi Kasus Kota Padang

Sari, Martha Indah (2012) Tingkat Kesiapan Pemerintah Daerah Atas Implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (Pbb P2 Dan Biotb) Studi Kasus Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (full text) OK S1 Ekonomi 2012 Indah Martha Sari 06153010.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Skripsi ini membahas hal-hal yang telah dipersiapkan oleh Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Kota Padang terkait dengan pelimpahan kewenangan pemungutan PBB P2 dan BPHTB. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sejak tahun 2011 PBB P2 dan BPHTB sepenuhnya ditangani oleh pemerintah daerah. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pemerintah daerah mengatur kesiapan pelimpahan kewenangan tersebut agar potensi daerah dapat tergali lebih optimal oleh pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan apa saja yang telah dipersiapkan oleh pemerintah daerah Kota Padang. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan metode dokumentasi, wawancara, dan kuesioner untuk mengetahui tingkat kesiapan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa DPKA Kota Padang telah mempersiapkan regulasi, peningkatan sumber daya manusia, kesiapan teknis, kesiapan operasional, serta kesiapan pendanaan dan penjadwalan. Secara umum, Kota Padang telah memungut BPHTB dan sedang mempersiapkan PBB P2 agar segera dapat dipungut oleh pemerintah daerah sebelum tahun 2014.

Actions (login required)

View Item