Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi Pada Sektor Pendidikan Dalam Rangka Otonomi Daerah

Ilham, Ilham (2012) Kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi Pada Sektor Pendidikan Dalam Rangka Otonomi Daerah. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Full Text) OK S1 Hukum 2012 Ilham 05940108.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pengertian otonomi daerah secara etimologis otonomi berasal dari auto dan nomos, mengatur atau mengendalikan sendiri. Sedangkan pengertian secara umum otonomi adalah hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri guna mencapai tujuannya. Bertitik tolak dari latar belakang sebagaimana diungkapkan, maka yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah kebijakan Pemerintah Kota Bukittinggi pada sektor pendidikan dalam rangka hukum pemerintahan daerah, bagaimana kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan kebijakan sektor pendidikan dan upaya yang dilakukan dilihat dari segi hukum. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan dari Pemerintah Kota Bukittinggi di sektor pendidikan dalam pelaksanaan hukum pemerintahan daerah. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan kebijakan di sektor pendidikan dan upaya yang dilakukan dilihat dari segi hukum.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu melihat dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di lapangan dan analisa secara kualitatif yaitu dengan melakukan penilaian-penilaian terhadap data yang ada dengan bantuan literatur atau bahan yang terkait kemudian diambil kesimpulan. Sedangkan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan pihak yang terkait. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kebijakan pendidikan yang merupakan pelimpahan wewenang dari pusat pada daerah yang merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar, telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan lebih terperinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 yang meliputi aspek kebijakan, pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta pengendalian mutu pendidikan. Sedangkan kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam otonomi daerah dalam bidang pendidikan, dapat disimpulkan dengan: pembiayaan sektor pendidikan yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak memenuhi kebutuhan pendidikan Kota Bukittinggi. Kurangnya keseriusan pemerintahan daerah dalam memberikan layanan dan kemudahan serta jaminan terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Actions (login required)

View Item