PEMELIHARAAN TERHADAP PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA PARIAMAN

Khorry Maghfirah, Abdirasdini (2025) PEMELIHARAAN TERHADAP PENERANGAN JALAN UMUM DI KOTA PARIAMAN. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (212kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (440kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (130kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (281kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Negara berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana umum yang berkualitas dalam pelayanannya bagi masyarakat. Kenyataannya, penerangan jalan umum di Kota Pariaman, masih banyak yang mengalami kerusakan dan tidak berfungsi sesuai peruntukkannya. Kodisi tersebut menimbulkan asumsi negatif terhadap pengawasan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh pemerintah. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, 1) Bagaimana koordinasi pemerintah daerah dalam pemeliharaan penerangan jalan umum di Kota Pariaman? 2) Bagaimana pengawasan terhadap pemeliharaan penerangan jalan umum di Kota Pariaman? 3) Bagaimana tindak lanjut terhadap pengawasan yang telah dilakukan? Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1) Koordinasi pemerintah daerah dalam pemeliharaan penerangan jalan umum di Kota Pariaman telah dilakukan antara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD ALKAL dan PJU). Koordinasi ini berbentuk koordinasi vertikal, di mana laporan gangguan penerangan dari masyarakat diteruskan dari tingkat kelurahan ke dinas terkait. Namun, koordinasi ini masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, material, dan anggaran, serta ketidakkonsistenan penerapan kebijakan khususnya terkait pengelolaan lampu pedestrian yang belum diserahterimakan secara resmi ke UPTD ALKAL dan PJU. 2) Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota Pariaman adalah pengawasan internal, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. 3) Tindak lanjut terhadap hasil pengawasan oleh Inspektorat Kota Pariaman tidak ada sedangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman belum berjalan dengan optimal. Kata Kunci: Pengawasan, Pemeliharaan. Lampu Pedestrian, Penerangan Jalan Umum

Actions (login required)

View Item