Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Planned Obselescence Barang Elektronik Di Indonesia

Muhammad, Rafif (2025) Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Planned Obselescence Barang Elektronik Di Indonesia. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (ABSTRAK) Abstrak Scan Muhammad Rafif (1).pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) E-SKRIPSI-BAB I.pdf - Published Version Download (357kB)
	Text (BAB IV) E-SKRIPSI-BAB IV.pdf - Published Version Download (23kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (595kB)
	Text (FULL TEXT SKRIPSI) E-SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Fenomena planned obsolescence dalam industri barang elektronik telah menimbulkan permasalahan serius bagi konsumen, karena produk sengaja dirancang dengan umur pakai yang terbatas sehingga konsumen terdorong untuk membeli produk baru. Praktik ini berpotensi merugikan konsumen secara ekonomi, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta berdampak pada peningkatan limbah-limbah elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan hukum terkait perlindungan konsumen terhadap praktik planned obsolescence di indonsia, khususnya dalam konteks barang elektronik, serta mengevaluasi efektivitas instrument hukum yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia terkait praktik planned obsolescence masih bersifat umum dan belum diatur secara eksplisit. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan dasar hukum berupa tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen (Pasal 19), larangan peredaran barang tidak sesuai dengan janji (Pasal 8) serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pengadilan. Selain itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan kewajiban penerapan Standard Nasional Indonesia (SNI) berfungsi sebagai instrument preventif. Namun, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi kendala, antara lain lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran konsumen, dan ketiadaan norma khusus anti planned obsolescence. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Planned Obselescence, Barang Elektronik, Hukum Perlindungan, Standardisasi Nasional.

Actions (login required)

View Item