IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG REVISI PEMBENTUKAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU PASAL 4 AYAT 1 POIN C

Utami, Bunga Chintia (2012) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG REVISI PEMBENTUKAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU PASAL 4 AYAT 1 POIN C. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Text) S1 Fisip 2012 Bunga Cyntia Utami 07194020.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (14MB)

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan tentang implementasi Undang-undang (UU) nomor 11 tahun 2003 Pasal 4 ayat 1 poin c. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemerintahan ganda di 5 desa(Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Jaya, dan Rimba Makmur). Pada pasal 4 ayat 1 poin e dijelaskan bahwa Kecamatan Kunto Darussalam adalah wilayah dari Rokan Hulu. Sehingga seluruh desa yang berada dalam kecamatan yang disebutkan dalam UU nomor 11 tahun 2003 Pasal 4 ayat 1 dilayanai oleh pemerintah Rokan Hulu tetapi dalam implementasinya terdapat 5 desa yang dilayani oleh 2 pemerintahan yaitu Rokan Hulu dan Kampar. Seharusnya sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2003 pasal 4 ayat 1 poin e bahwa seluruh pelayanan, pembangunan dan pembinaan di 5 desa hanya dilakukan oleh pemerintah Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Sementara itu, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling kepada aparat pemerintah dan snowball sampling untuk masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori Grindle mengenai isi dan konteks kebijakan. Isi/konten kebijakan meliputi kepentingan yang terpengaruhi, manfaat kebijakan, derajat perubahan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sumber daya yang digunakan. Sedangkan konteks kebijakan meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor, karekteristik lembaga dan penguasa dan kepatuhan dan daya tanggap. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa implementasi Undang-undang nomor 11 tahun 2003 pasal 4 ayat 1 poin c Rokan Hulu berhasil dilaksanakan tetapi terdapat kendala. Kendala tersebut muncul sebagai pengaruh dari faktor kepentingan individu. Kepentingan individu menyebabkan munculnya pemerintahan ganda di 5 desa. Seharusnya pelayanan pemerintahan di tingkat desa hanya dilakukan oleh satu pemerintah kabupaten tetapi yang terjadi pemerintah Kampar juga melakukan pelayanan terhadap 5 desa. Walaupun implementasi Undang-undang nomor 11 tahun 2003 pasal 4 ayat 1 poin c terdapat kendala tetapi manfaat kebijakan kepada masyarakat sebagai target group tercapai yaitu memberikan pelayanan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat di 5 desa. Pemerintah Pusat harus memiliki ketegasan mengenai permasalahan ini sebab pemerintahan ganda dapat menimbulkan kekacauan administrasi kependudukan, peluang korupsi dan pemborosan APΒΝ (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Actions (login required)

View Item