ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT KASUS TINDAK PIDANA PEMILU PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2024/PN.Pnn)

EMIR, RAHMATULLAH (2025) ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT KASUS TINDAK PIDANA PEMILU PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2024/PN.Pnn). S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (884kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (394kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (35kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (257kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Bentuk penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia adalah diselenggarakannya pengisian jabatan melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu sendiri diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat (2) dimana salah satunya adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur setiap proses Pemilu hingga sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Pemilu semestinya diselenggarakan secara jujur dan adil namun pada faktanya masih banyak terjadi kecurangan, salah satunya yaitu dalam penggunaan Ijazah palsu untuk menjadi salah satu syarat pencalonan seperti pada perkara ijazah palsu yang diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pnn. Rumusan masalah yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini yaitu pertama Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan menyatakan perkara Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN.Pnn tidak dapat diterima? kedua, Bagaimana kelemahan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan perkara pidana pemilu Nomor 32/PID.SUS/2024/PN.PNN ke Pengadilan Negeri Painan sehingga diputuskan tidak dapat diterima. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pertimbangan majelis hakim menolak perkara Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Pnn adalah karena syarat formil laporan tindak pidana pemilu tidak terpenuhi akibat laporan disampaikan melewati batas waktu tujuh hari; kedua, kelemahan Jaksa Penuntut Umum dalam melimpahkan perkara yaitu kurang cermat dalam membuat surat dakwaan yang seharusnya turut memasukkan kapan waktu pelaporan dari pelapor terkait perkara tersebut sehingga syarat formil juga terpenuhi dalam dakwaan.

Actions (login required)

View Item