PENYELESAIAN KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER PADA KANTOR PERWAKILAN DAERAH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MEDAN

Tarigan, Winda Budiasri br (2012) PENYELESAIAN KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER PADA KANTOR PERWAKILAN DAERAH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA MEDAN. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Ful Teks) OK S1 Hukum 2012 Winda Budiasri Br T 0810112056.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian kasus persekongkolan tender pada Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPD KPPU) Medan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada banyaknya pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian kasus persekongkolan tender pada KPD KPPU Medan serta kendala-kendala yang ditemui dalam proses penyelesaiannya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data-data yang dikumpulkan dijadikan bahan dalam menarik kesimpulan dengan menyesuaikannya pada landasan teori serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan penyelesaian kasus persekongkolan tender pada KPD KPPU Medan meliputi tahap laporan, klarifikasi, penyelidikan, pemberkasan, sidang majelis komisi, dan putusan komisi. Selain itu, penelitian ini juga menemukan berbagai kendala dalam penyelesaian kasus persekongkolan tender. Kendala-kendala tersebut antara lain KPPU sebagai lembaga yang memiliki fungsi penegakan hukum masih menghadapi hambatan dalam hal pembuktian. Dalam peraturan KPPU ditentukan bahwa laporan yang telah masuk tidak dapat dicabut kembali. Kurangnya pemahaman hakim terhadap hukum persaingan usaha yang sehat juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Selain itu, banyak terlapor dalam kasus persekongkolan tender yang sulit dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Keterbatasan dana pada KPD KPPU Medan menyebabkan lembaga tersebut belum dapat melakukan sosialisasi secara langsung kepada para pelaku usaha guna menumbuhkan kesadaran akan pentingnya persaingan usaha yang sehat. Di samping itu, banyak putusan perkara persekongkolan tender yang menjatuhkan denda kepada terlapor di bawah rentang denda yang telah ditetapkan dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Actions (login required)

View Item