Dinada Fadhillah, Ilde (2025) PERAN KOMNAS HAM SUMATERA BARAT DALAM PEMANTAUAN INVESTIGASI DAN PENYELIDIKAN DUGAAN PELANGGARAN HAM YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN. S1 thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Cover dan Abstrak)
Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (355kB) |
|
|
Text (Bab I Pendahuluan)
Bab I.pdf - Published Version Download (406kB) |
|
|
Text (Bab IV Penutup)
Bab IV.pdf - Published Version Download (287kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (339kB) |
|
|
Text (Skripsi Full Text)
Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
ABSTRAK Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tersangka pada proses penyidikan terus meningkat. Padahal dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dalam Pasal 5 ayat (1) Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah dijelaskan bahwa setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas perlu memperhatikan instrumen perlindungan HAM salah satunya yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga independen seperti Komnas HAM untuk memulihkan hak tersangka korban pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1). Bagaimanakah peranan Komnas HAM Sumatera Barat dalam pemantauan investigasi dan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM 2). Apa sajakah kendala dan bagaimanakah upaya dalam mengatasi kendala oleh Komnas HAM Sumatera Barat terkait pemantauan investigasi dan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara di Komnas HAM Sumatera Barat dan Polda Sumatera Barat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Komnas HAM memiliki peran yang fundamental dan sistematis yaitu meminta verifikasi dan klarifikasi kepada pihak terlapor, melakukan pemantauan dan penyelidikan langsung ke lapangan, mengeluarkan surat rekomendasi resmi yang memuat poin-poin penyelesaian serta memberikan pendapat di pengadilan (amicus curiae). Kendala Komnas HAM dalam pemantauan investigasi dan penyelidikan adalah kendala internal yang meliputi; keterbatasan kekuasaan hukum, alokasi anggaran yang sangat rendah, wilayah kerja yang luas sementara terbatasnya sumberdaya manusia baik secara kualitas maupun secara kuantitas, kendala eksternal yang meliputi: ketidakpatuhan atau lambatnya tindak lanjut oleh institusi terlapor, bahkan setelah adanya putusan praperadilan yang menguntungkan pelapor dan kendala terhadap pelapor yaitu kurangnya informasi balik dari pelapor mengenai penyelesaian akhir kasus mereka. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan pendekatan langsung seperti mendatangi instansi terkait untuk melakukan koordinasi mengenai tindak lanjut kasus yang bersangkutan, strategi komunikasi paralel dan metode hierarki bertahap kepada pihak terlapor serta memperkuat argumen hukum di sidang pengadilan. Kata Kunci: Komnas HAM; Investigasi; Pelanggaran HAM; Penyidikan; Kepolisian
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Supervisors: | Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL Dr. Edita Elda, S.H., M.H |
| Uncontrolled Keywords: | Komnas HAM; Investigasi; Pelanggaran HAM; Penyidikan; Kepolisian |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
| Depositing User: | S1 Hukum Hukum |
| Date Deposited: | 07 Nov 2025 04:37 |
| Last Modified: | 07 Nov 2025 04:37 |
| URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/515329 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

Altmetric
Altmetric