PENGATURAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) AGREEMENT MENGENAI DUMPING TERKAIT BESI DAN BAJA DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA (Studi Kasus Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Besi dan Baja Jenis H Section dan I Section dari Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia)

FATIMAH, AZZAHRA (2025) PENGATURAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) AGREEMENT MENGENAI DUMPING TERKAIT BESI DAN BAJA DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA (Studi Kasus Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Besi dan Baja Jenis H Section dan I Section dari Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia). S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (931kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (503kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (235kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (475kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penjualan dan praktik dumping terhadap produk di pasar Internasional dengan harga di bawah normal atau harga pasar di negara asal merupakan suatu bentuk pelanggaran praktik perdagangan dan dinilai tidak adil atau disebut juga unfair trade oleh WTO. Praktik ini juga dapat merugikan dan mengancam industri domestik di negara pengimpor. Dalam jangka waktu tahun 2020 hingga 2024 di Indonesia dumping menjadi perhatian serius oleh pemerintah mengingat dampak terhadap industri dalam negeri dan keseimbangan ekonomi Nasional. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimanakah pengaturan antidumping berdasarkan WTO dan hukum nasional Indonesia. Kedua, bagaimanakah pelaksanaan aturan antidumping di Indonesia. Metode penelitian didasarkan pada penelitian yuridis yang bersifat normatif dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan dan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai antidumping dalam kerangka World Trade Organization (WTO) telah diatur secara komprehensif melalui General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 terutama Pasal VI serta diperkuat oleh Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 (Anti-Dumping Agreement). Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi negara anggota WTO untuk menerapkan tindakan antidumping apabila terbukti terjadi praktik dumping yang menimbulkan kerugian material bagi industri dalam negeri. ndonesia sebagai anggota WTO telah melaksanakan kewajiban internasionalnya dengan meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan menyesuaikan hukum nasional melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping. Implementasi teknisnya dilaksanakan melalui beberapa Peraturan Menteri Keuangan, terbaru PMK Nomor 71 Tahun 2024, yang mengatur pengenaan Bea Masuk Antidumping (BMAD) terhadap produk-produk yang terbukti melakukan dumping, seperti baja asal Tiongkok.

Actions (login required)

View Item