Alokasi dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Jerman)

Putri, Rahima Aulia (2025) Alokasi dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Partai Politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Studi Perbandingan Negara Indonesia dan Jerman). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (460kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (346kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (176kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (269kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full Text Rahima Aulia Putri (2110111120).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Partai politik merupakan salah satu infrastruktur politik yang memiliki peran penting dalam melaksanakan fungsi dan kegiatanya di mana partai politik membutuhkan dukungan dana, salah satunya yang bersumber dari APBN. Di mana sejauh ini alokasi APBN di Indonesia dinilai masih kecil. Namun, masih lemah dalam sisi transparansi pengelolaan. Sementara itu, Jerman merupakan negara yang memiliki tingkat akuntabilitas dan transparansi yang bagus. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana alokasi dana partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Indonesia dan Jerman; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Indonesia dan Jerman. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa alokasi anggaran dari pemerintah ditujukan pada pembiayaan kegiatan partai politik dan pelaksanaan pendidikan politik yang menjadi tanggungjawab partai kepada masyarakat. Oleh karena itu, partai politik diwajibkan untuk bersikap transparan dan bertanggungjawab dalam pengelolaan dana. Pertanggungjawaban tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, akan tetapi juga mencegah penggunaan dana dan praktik korupsi. Dengan membandingankan antara Indonesia dan Jerman dapat diketahui bahwa Jerman memiliki tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, khususnya dalam hal publikasi laporan keuangan dan pemberian sanksi. Sementara, di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran partai politik. Oleh karena itu, Indonesia dapat belajar dan mengadopsi praktik transparansi di Jerman agar terciptanya sistem politik yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, Indonesia patut mengadopsi praktik transparansi dan pengawasan publik bagi keuangan partai politik di Jerman.

Actions (login required)

View Item