PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ANAK TERLANTAR OLEH DINAS SOSIAL KOTA PADANG MELALUI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS, PENGAMEN DAN PEDAGANG ASONGAN

Rayhaan Muhammad, Dzakiy (2025) PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ANAK TERLANTAR OLEH DINAS SOSIAL KOTA PADANG MELALUI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS, PENGAMEN DAN PEDAGANG ASONGAN. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (403kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (389kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (245kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (319kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Anak terlantar merupakan masalah sosial yang menjadi fenomena menarik dalam kehidupan bermasyarakat. Kita bisa menjumpai anak-anak yang sebagian besar hidupnya berada di berbagai titik pusat keramaian di kota besar, seperti di pasar, terminal, stasiun, lampu merah jalan, pusat pertokoan, dan sebagainya. Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara”. Pasal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah dan negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara, membina, dan melindungi fakir miskin serta anak terlantar. Perumusan permasalahan dalam Skripsi ini adalah: Pertama, Bagaimana pemenuhan hak asasi manusia anak terlantar melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan? Kedua, Apa sajakah hambatan dan upaya Dinas Sosial Kota Padang dalam melaksanakan perlindungan anak terlantar di Kota Padang? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini karena penulis ingin melihat implementasi dari peraturan perundang- undangan sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisa dan pembahasan dari hasil penelitian ini adalah. Pertama, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak pemeliharaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Padang sampai saat ini belum sepenuhnya terpenuhi dalam arti bahwa pemenuhannya belum secara keseluruhan, penanganan yang dilakukan masih dengan cara dititipkan kepada panti asuhan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Masih terdapat beberapa kelemahan seperti hak kesehatan anak terlantat, Peraturan Daerah yang masih belum maksimal mengatur soal anak terlantar. Kedua, dalam pemenuhan hak anak terlantar masih terdapat hambatan-hambatan yang mengakibatkan tidak optimalnya pemenuhan hak anak terlantar seperti, biaya, tempat dan sumber daya manusia sehingga dari hambatan-hambatan tersebut Dinas Sosial Kota Padang harus melakukan berbagai upaya-upaya seperti membuat program kesejahteraan sosial anak terlantar yang sistematis dan mengayomi masyarakat dalam membantu anak terlantar. Selain itu, anggaran yang harus maksimal dengan bekerjasama dengan masyarakat, Lembaga Sosial dan perusahaan-perusahaan yang peduli dengan keberadaan anak terlantar

Actions (login required)

View Item