PENYIMPANGAN PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI TINDAKAN INTIMIDASI TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI

Aliff Ahmad, Rayhan (2025) PENYIMPANGAN PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI TINDAKAN INTIMIDASI TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (335kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (431kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (291kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (463kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kasus intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap kebebasan berekspresi. Tindakan intimidasi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian ini menimbulkan masalah hukum berkaitan dengan legalitas Kepolisian dan dampaknya terhadap hak kebebasan berekspresi yang dijamin dalam konstitusi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah legalitas tindakan Kepolisian Republik Indonesia pada Intimidasi terhadap Kebebasan Berekspresi? dan Bagaimanakah dampak tindakan Kepolisian Republik Indonesia terhadap kekebasan berekspresi?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh kepolisian dalam kasus ini serta menilai implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, serta perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini karena tidak terdapat aturan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 maupun dalam KUHAP. Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Dampak yang terjadi meliputi penyempitan ruang untuk kebebasan berekspresi, kerugian materill dan non-materiil, serta munculnya preseden yang buruk yang berpotensi mengancam kehidupan demokrasi di Indonesia. Diharapkan dalam menjalankan tugasnya, Polisi harus selalu mematuhi prinsip legalitas serta dapat bertindak professional, adil, dan tidak represif. Oleh karena itu, diharapkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan reformasi di berbagai aspek, baik dalam aspek struktural, kultural, dan operasional, agar dapat meningkatkan kualitas kerja, transparansi, dan kepercayaan masyarakat. Kata Kunci: Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang, Intimidasi, Kebebasan Berekspresi.

Actions (login required)

View Item