TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT PELAKSANAAN PERTAMBANGAN DI THE AREA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

ABIYYU, TRISNA HADI (2025) TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT PELAKSANAAN PERTAMBANGAN DI THE AREA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (636kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (256kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (286kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Kawasan (The Area) adalah dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar yurisdiksi nasional negara. Kawasan ini dikategorikan sebagai Common Heritage of Mankind (CHM), yang berarti sumber dayanya merupakan warisan bersama umat manusia dan harus dikelola untuk kesejahteraan bersama. Saat ini pelaksanaan pertambangan di The Area baru sebatas eksplorasi, yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan laut, gangguan ekosistem dasar laut, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran global mengenai keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pengaturan mengenai The Area terdapat dalam UNCLOS 1982 Bagian XI, Implementing Agreement 1994, Annex III dan Annex IV UNCLOS, serta prinsip tanggung jawab negara dalam ARSIWA 2001. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1.Bagaimana pengaturan aktivitas pertambangan di The Area berdasarkan hukum internasional 2.Bagaimana tanggungjawab negara atas kerusakan lingkungan dalam aktivitas pertambangan di The Area berdasarkan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1. Pengaturan aktifitas pertambangan di The Area terdapat dalam UNCLOS 1982 BAB XI dibawah pengawasan International Seabed Authority dengan memperhatikan keadilan distribusi manfaat, perlindungan lingkungan laut, serta larangan klaim kedaulatan. Selanjutnya, pengaturan terdapat dalam Annex III dan Annex IV UNCLOS 1982 terkait eksplorasi dan eksploitasi, Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 yang menyesuaikan dan menafsirkan pelaksanaan Bab XI agar lebih realistis secara ekonomi dan diterima secara universal, tanpa mengubah prinsip dasar The Area sebagai common heritage of mankind. 2. Tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan akibat pertambangan di The Area mencakup kewajiban mencegah, mengendalikan, dan memulihkan dampak sesuai prinsip common heritage of mankind, no-harm rule, dan precautionary principle sebagaimana diatur dalam pasal 136,145 dan 194 UNCLOS 1982 BAB XI dan Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 Pasal 2,12,28,35, dan 36.

Actions (login required)

View Item