PERBANDINGAN PERTIMBANGAN TUNTUTAN JPU DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI TINDAK PIDANA KORUPSI KONI KOTA PADANG

AINA, TAWARINA TARIGAN (2025) PERBANDINGAN PERTIMBANGAN TUNTUTAN JPU DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI TINDAK PIDANA KORUPSI KONI KOTA PADANG. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB 1) BAB I.pdf - Published Version Download (197kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (39kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (266kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime diatur secara khusus dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara korupsi dana hibah KONI Kota Padang, JPU menuntut dengan Pasal 2 ayat (1) karena menilai terdapat unsur melawan hukum, sementara hakim memutus berdasarkan Pasal 3 karena melihat adanya penyalahgunaan jabatan yang merugikan negara. Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif karena dana tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan tetap dialihkan untuk kegiatan KONI meskipun tidak sesuai RAB. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana perbandingan pertimbangan tuntutan JPU dan putusan hakim dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK pada perkara Korupsi KONI Kota Padang? Kedua, Bagaimana implikasi perbandingan pertimbangan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK oleh JPU dan Hakim terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengolahan data primer yaitu wawancara dengan JPU dan Hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkara korupsi KONI Kota Padang memperlihatkan perbedaan pertimbangan antara JPU dan Hakim dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. JPU menilai adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah sehingga Pasal 2 ayat (1) UU PTPK terpenuhi, sebaliknya Hakim berpendapat unsur tersebut tidak terbukti dan memutus dengan Pasal 3 UU PTPK. Perbedaan pertimbangan antara JPU dan Hakim dalam perkara korupsi KONI yaitu diperlukan keseimbangan antara penerapan hukum yang menimbulkan efek jera dan keadilan agar penegakan hukum korupsi berjalan efektif dan berkeadilan. Adapun saran yang diberikan adalah disarankan agar Kejaksaan dan Pengadilan memiliki keseragaman pemahaman dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan Pasal 3 UU PTPK melalui penguatan pedoman internal Kejaksaan dan Mahkamah Agung guna mencegah perbedaan pertimbangan yang signifikan, serta Mahkamah Agung dapat mengeluarkan yurisprudensi tetap sebagai standarisasi Hakim memiliki acuan interprentatif yang sama. Selain itu, perlu dilakukan pembatasan tegas antara maladministrasi dan tindak pidana korupsi serta penguatan koordinasi antar lembaga agar penegakan hukum berjalan terpadu dan berkeadilan.

Actions (login required)

View Item