YULIANI, YULIANI (2011) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA SIMPANAN PENSIUNAN DITINJAU DARI PRINSIP KERAHASIAAN BANK PADA BANK TABUNGAN PENSIUNAN NEGARA CABANG MUARA LABUH. S1 thesis, Universitas Andalas.
|
Text (Full teks)
OK S1 Hukum 2011 Yuliani 03940110.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) |
Abstract
Bank sebagai suatu lembaga keuangan merupakan salah satu pendukung dunia usaha. Bentuk perlindungan yang diberikan bank itu sendiri antara lain penjaminan keamanan terhadap nasabah, pelaporan keadaan keuangan nasabah, \kerahasiaan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah. Sebagai lembaga keuangan, pihak bank diharuskan mendapat kepercayaan dari masyarakat dan kepercayaan dari masyarakat itu timbul apabila semua data masyarakat dalam hubungannya dengan bank tersebut dapat tersimpan secara tertutup, rahasia dan rapi, sehingga membawa konsekuensi kepada bank untuk memikul tanggung jawab menjaga kerahasiaan data tersebut sebagai timbal balik dari kepercayaan yang diberikan. penulis ingin memfokuskan pada perlindungan hukum bagi konsumen jasa simpanan yang dalam hal ini adalah nasabah bank, berkaitan dengan adanya prinsip kerahasiaan bank di PT. Bank Tabungan Pensiunan Negara Cabang Maura Labuh dengan permasalahan. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jasa simpanan pensiunan ditinjau dari prinsip kerahasiaan Bank BTPN cabang Muara Labuh, Proses Perlindungan Hukum yang diterapkan oleh Bank kepada nasabah, dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank dalam memberikan Perlindungan Hukum kepada nasabah. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Hasil Penelitian Penulis dilapangan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah tabungan pensiunan pada Bank BTPN cabang Muara Labuh adalah, dengan Perlindungan Hukum Preventif yaitu melindungi kepentingan atas resiko yang mungkin timbul, lazimnya bank secara dini telah melakukan penjaminan terhadap dana nasabah,, serta melakukan tindakan hukum dalam menyelesaikan apabila terjadi pembobolan dana Nasabah yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan perlindungan hukum represifnya tetap mengacu kepada peratran perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin adanya kepastian hukum. Berdasarkan pembahasan diatas maka proses klaim simpanan nasabah kepada Bank bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan cara melaporkan langsung kepada Bank yang besrangkutan sebelum Bank tersebut dilkuidasi. Apabila Bank tersebut telah dilikuidasi maka nasabah bisa mengajukan klaim nya ke LPS sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang menjadi kendala bagi Bank BTPN dalam melakukan pembayaran klaim nasabah yaitu ketidak tahuan nasabah mengenai tata cara klaim kepada Bank dan Nasabah selalu beranggapan bahwa apabila Bank yang bersangkutan pailit maka dana simpanan nasabah tidak akan bisa dibayarkan, serta tata cara dan proses yang membutuhkan waktu lama.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Supervisors: | M.HASBI, S.H, M.H; WETRIA FAUZI, S.H, M.H. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > S1 Hukum |
| Depositing User: | Mrs Vivi Irawati |
| Date Deposited: | 06 Nov 2025 07:53 |
| Last Modified: | 06 Nov 2025 07:53 |
| URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/515188 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]
["Plugin/Screen/EPrint/Box/Plumx:title" not defined]