PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi kasus Pangadilan Negeri Klas 1A Kata Padang)

Hanafi, Hanafi (2010) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi kasus Pangadilan Negeri Klas 1A Kata Padang). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text OK S1 Hukum 2010 Hanafi 05940021.pdf Download (3MB)

Abstract

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki adanya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalamı rumah tangga. Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan payung hukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam pelaksanaanya terdapat kendala-kendala untuk mengungkapkan kasusnya, selain pemahaman dan kesadaran dari masyarakat yang masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan internal keluarga. Hakim juga mempunyai peranan penting, karena putusan hakim sebgaai penentu terakhir dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah a) bagaimanakah prosedur dan pelaksanaan perlindungan hukum oleh lembaga terkait terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, b) apa kendala dalam perlindungan hukum oleh lembaga terkait terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberian perlindungan hukum dilakukan oleh pemerintah melalui Lembaga Kepolisian, KPAI, dan masyarakat sesuai dengan prosedur pelaksanaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun dalam pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik, tidak semua kasus diselesaikan melalui jalur hukum, meskipun telah diselesaikan melalui jalur hukum tetapi bentuk perlindungan hukum yang diberikan belun sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kendala dalam pelaksanaanya adalah belum tersedianya rumah aman, minimnya dana, terbatasnya perhatian publik dan media massa, pelaksanaan penegakan hukum, kurangnya program pemerintah, kurangnya pengetahuan masyarakat, kurangnya pengetahuan dari instansi terkait, kurangnya tenaga pendidik dan profesional serta minimnya koordinasi antara organisasi yang bergerak di bidang sosial ini. Penulis memberikan saran bahwa karena anak merupakan penerus bangsa juga mempunyai hak yang sama layaknya orang dewasa, jadi sangat diperlukan eksistensi lembaga perlindungan anak dan pelaksanaanya secara efektif, dan diadakannya penyuluhan terhadap perlindungan hukum terhadap masyarakat awam, dan disediakannya dana khusus oleh pemerintah sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat terlaksana dengan baik.

Actions (login required)

View Item