PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG)

Shaumedick, Fardo (2010) PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG). S1 thesis, Universitas Andalas.

Text OK S1 Hukum 2010 Fardo Shaumedick 05940049.pdf Download (3MB)

Abstract

Tindak pidana korupsi telah menjadi tindak pidana yang luar biasa karena telah terjadi di segala lapisan masyarakat, sehingga sangat sulit untuk dicegah dan diberantas. Hal ini menjadikan Indonesia salah satu negara terkorup di dunia. Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini memiliki banyak kelebihan yang sangat efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu kelebihanya adalah dengan diaturnya pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam tulisan ini adalah, bagaimanakah pelaksanaan pembalikan beban pembuktian pada peradilan tindak pidana korupsi, serta apakah peranan pembalikan beban pembuktian pada peradilan tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, pembalikan beban pembuktian belum dilaksanakan dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Sedangkan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana antara lain, kesimpulan yang didasarkan keyakinan hakim atas pemeriksaan alat-alt bukti yang sah, serta keberhasilan penuntut umum membuktikan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan. Pembalikan beban pembuktian memiliki beberapa peranan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada peradilan tindak pidana korupsi, yakni berperan dalam memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, dimana sebelumnya hakim juga telah memperoleh keyakinan dari pemeriksaan alat-alat bukti yang sah. Pembalikan beban pembuktian juga berperan dalam menentukan jumlah pidana denda, lamanya pidana penjara, serta berperan dalam penentuan pidana tambahan berupa perampasan harta benda, yang akan dijatuhkan kepada terdakwa kasus tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu penulis menyarankan agar hakim dapat melaksanakan aturan undang-undang mengenai pembalikan beban pembuktian, sehingga berpengaruh dan memberikan peranan bagi hakim untuk dapat lebih bijaksana dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa kasus tindak pidana korupsi.

Actions (login required)

View Item