PEMENUHAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEKANISME RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Miftah Fadhil, Arrahman (2025) PEMENUHAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEKANISME RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (144kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (378kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (169kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (272kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP), DPR memiliki kewajiban untuk menjadi lembaga yang terbuka dengan aktif memberikan informasi secara berkala terkait berjalannya pelaksanaan Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Anggaran. Namun pada praktiknya, masih ditemukan seringnya pelaksanaan rapat-rapat dalam DPR dilakukan secara tertutup tanpa alasan yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: Pertama, Bagaimanakah mekanisme penentuan rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara terbuka atau tertutup? Kedua, Bagaimanakah pemenuhan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)? Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, bahwa pelaksanaan rapat tertutup dalam DPR didasarkan pada 3 faktor, yakni: sensitivitas isu yang akan dibahas, data atau informasi yang dimiliki DPR tidak dapat dipublikasi dalam jangka waktu tertentu, dan kesepatakan para peserta rapat. Kedua, upaya pemenuhan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dilakukan oleh DPR dengan mengikuti kebijakan Open Parliament Indonesia melalui pembuatan layanan-layanan via daring untuk mengetahui informasi mengenai DPR dan rumah aspirasi di daerah pemilihan anggota yang bersangkutan. Penelitian ini menyarankan agar DPR mengatur secara rinci dan menyeluruh mengenai isu yang termasuk ke dalam pembahasan rapat terbuka dan tertutup. Kata Kunci: Keterbukaan informasi publik, rapat DPR, Terbuka, Tertutup.

Actions (login required)

View Item