PENGAWASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI BIDANG KESEHATAN DI KOTA PADANG (Studi Kasus Rumah Sakit Hermina Kota Padang)

Fani, Paramitha (2019) PENGAWASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI BIDANG KESEHATAN DI KOTA PADANG (Studi Kasus Rumah Sakit Hermina Kota Padang). Diploma thesis, Universitas Andalas.

Preview	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (225kB) | Preview
Preview	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (372kB) | Preview
Preview	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (196kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (269kB) | Preview
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP bertujuan untuk memudahkan proses perizinan dan non perizinan dalam penanaman modal. DPMPTSP merupakan instansi khusus yang bergerak dibidang penanaman modal yang diberi kewenangan melaksanakan kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang merupakan salah satu sumber dana dan jasa dalam pembangunan untuk negara yang sedang berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap masalah dengan cara membandingkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dengan produk hukum yang berlaku terhadap objek penelitian tersebut. Dalam skripsi ini perumusan masalah yang dibahas adalah : a) Bagaimana Pengawasan DPMPTSP terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri bidang kesehatan di Kota Padang, b) Apa kendala yang dihadapi oleh DPMPTSP terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri bidang kesehatan di Kota Padang dan apa upaya dalam mengatasi kendala tersebut. DPMPTSP Kota Padang memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan dikarenakan tidak sesuai dengan produk hukum yang menjadi landasannya yaitu Perwako No.28 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa DPMPTSP Kota Padang mengalami beberapa kendala perizinan dibidang kesehatan yang dimana Dinas Penanaman Modal belum mempunyai SDM yang mumpuni terkait pengawasan terhadap bidang kesehatan tersebut, sehingga terjadi benturan kewenangan dengan perizinan Dinas Kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan DPMPTSP Kota Padang untuk mengatasi masalah tersebut adalah Dinas Penanaman Modal akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait perizinan dibidang kesehatan, Dinas Penanaman Modal akan menanambah SDM yang mampu dan kompeten dalam perizinan bidang kesehatan serta Dinas Penanaman Modal meminta pemeritah agar merevisi peraturan walikota terkait wewenang yang dilimpahkan dalam pemberian izin sesuai dengan kemampuan Dinas Penanaman Modal agar tidak terjadinya benturan kewenangan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Actions (login required)

View Item