ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 18. TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrj)

Muhammad Rayhan, Fajri (2025) ANALISIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 18. TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrj). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (274kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (564kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (280kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (320kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk tujuan eksploitasi seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrj menunjukkan permasalahan hukum ketika terdakwa dalam kasus perdagangan orang justru dijatuhi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), bukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pada putusan nomor 63/Pid.Sus/2024/Pn Mrj? dan Kedua, Bagaimana Penerapan Undang-Undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran dalam Putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan hukum yang optimal dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan nonyuridis. Secara yuridis, penuntut umum tidak dapat membuktikan unsur eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam UU TPPO, sedangkan unsur pelanggaran dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 UU PPMI terbukti terpenuhi. Secara nonyuridis, hakim menilai terdakwa bukan pelaku utama dan memiliki tanggungan keluarga. Penerapan UU PPMI dalam kasus ini belum mencerminkan perlindungan hukum yang optimal bagi korban, khususnya terkait hak atas restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan psikologis yang diatur dalam UU TPPO. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap UU PPMI agar mencakup perlindungan bagi pekerja migran nonprosedural yang rentan menjadi korban perdagangan orang serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pembuktian unsur TPPO. Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual, Pekerja Migran, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Korban.

Actions (login required)

View Item