Urgensi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Padang dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Andrian, Andrian (2025) Urgensi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Padang dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (241kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (464kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (208kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (335kB)
	Text SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 mengamanatkan bagi seluruh daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Namun, sampai saat ini Kota Padang masih belum membentuk UPTD PPA. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah yang menjadi kendala belum terbentuknya UPTD PPA di Kota Padang? 2. Bagaimanakah bentuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan melalui P2TP2A dan UPTD PPA? 3. Bagaimanakah perbandingan kabupaten/kota yang telah memiliki UPTD PPA terhadap penanganan kekerasan seksual terhadap anak?. Jenis metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris melalui pendekatan sosiologis, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Penulis melakukan wawancara dengan Kepala UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat, Analis Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bidang Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak Dinas P3AP2KB Kota Padang, Pendamping Korban Anak dan Perempuan P2TP2A Kota Padang, dan Relawan UPTD PPA Kota Padang Panjang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) Kendala dalam pembentukan UPTD PPA Kota Padang ialah belum adanya kajian akademis sebagai landasan pembentukan UPTD PPA, belum terbentuknya peraturan daerah, belum tersedianya struktur organisasi dan sumber daya manusia (SDM) khusus, dan belum tersedianya anggaran operasional. 2) Pencegahan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan UPTD PPA dilakukan secara kerja sama dengan dinas setempat, serta penanganan yang dilakukan oleh UPTD PPA lebih kompleks dan luas dibandingkan dengan P2TP2A. 3) Perbandingan menunjukkan bahwa, dari segi anggaran lebih memiliki kepastian dibandingkan dengan P2TP2A yang tidak diatur secara baku. Mulai dari segi pelayanan, UPTD PPA memiliki pelayanan yang lebih luas dibandingkan dengan P2TP2A, serta perbandingan jumlah kasus antara Kota Layak Anak (KLA) yang belum memiliki UPTD PPA dan yang telah memiliki UPTD PPA, menunjukkan bahwa KLA yang telah memiliki UPTD PPA memiliki kontribusi terhadap penurunan kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS).

Actions (login required)

View Item