IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS UJARAN KEBENCIAN TERHADAP NINIK MAMAK PADA SENGKETA WARISAN DI JORONG PASIR JAYA NAGARI III KOTO KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR

Putra, Ananda (2025) IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS UJARAN KEBENCIAN TERHADAP NINIK MAMAK PADA SENGKETA WARISAN DI JORONG PASIR JAYA NAGARI III KOTO KECAMATAN RAMBATAN KABUPATEN TANAH DATAR. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK FIX.pdf - Published Version Download (809kB)
	Text (BAB 1) BAB 1 S1.pdf - Published Version Download (646kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB AKHIR BAB 1.pdf - Published Version Download (337kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA S1.pdf - Published Version Download (357kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) SKRIPSI FULL TEXT FIX.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Ujaran kebencian terhadap Ninik Mamak dalam sengketa warisan merupakan bentuk pelanggaran adat yang berdampak terhadap stabilitas sosial dan marwah pemimpin adat di lingkungan masyarakat Minangkabau sehingga menimbulkan urgensi untuk mengkaji bagaimana hukum pidana adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal, dengan tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi hukum pidana adat dalam menyelesaikan kasus ujaran kebencian terhadap Ninik Mamak, mengidentifikasi kendalakendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut melalui tiga rumusan masalah, yaitu (1) Bagaimanakah implementasi hukum pidana adat dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian terhadap Ninik Mamak di Jorong Pasir Jaya Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar? (2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi hukum pidana adat tersebut? dan (3) Bagaimanakah upaya untuk menghadapi kendala tersebut?, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan sifat deskriptif melalui penggalian data berupa studi dokumen dan wawancara mendalam dengan Ninik Mamak, kemenakan, Pakiah Bunsu, Bundo kanduang, serta masyarakat setempat, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian terhadap Ninik Mamak diklasifikasikan sebagai pelanggaran Dago-Dagi dalam Undang-Undang Nan Salapan yang diselesaikan melalui enam tahapan adat, mulai dari malapeh suruik, dipanggia, barundiang bamusyawarah, babuktian kasadonyo, dando jo sanksi, hingga penutupan melalui maantaan nasi jo gulai adat, dengan sanksi berupa permintaan maaf terbuka, membawa siriah lengkap, denda simbolik berupa kambing putih atau ayam sabuah, keterlibatan dalam kegiatan mangaji adat, serta denda material berupa 2–5 sak semen yang dilaksanakan secara terbuka sebagai upaya pemulihan sosial, namun implementasinya menghadapi kendala berupa inkonsistensi penerapan sanksi, pergeseran nilai generasi muda, ketimpangan gender dalam struktur adat, sikap permisif sebagian masyarakat, serta faktor ekonomi pelaku dan dinamika budaya yang terus berubah, sementara upaya yang ditempuh adalah penguatan literasi dan pendidikan adat, revitalisasi rumah gadang, pemanfaatan media sosial untuk edukasi adat, peran strategis bundo kanduang dan pakiah bunsu, pendekatan restoratif dan evaluasi sanksi adat serta pelibatan pemerintah nigari dalam penguatan hukum adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum pidana adat masih relevan sebagai instrumen penyelesaian konflik, pemulihan sosial, serta penguatan identitas budaya Minangkabau, khususnya dalam merespons tantangan ujaran kebencian yang mengancam keharmonisan masyarakat adat.

Actions (login required)

View Item