Pelaksanaan Fungsi Legislasi di DPRD Kota Bukittinggi Periode 2009-2014

CHERLY, ESSAFELLA (2011) Pelaksanaan Fungsi Legislasi di DPRD Kota Bukittinggi Periode 2009-2014. S1 thesis, Universitas Andalas.

Text (Skripsi Full Teks) OK S1 Hukum 2011 Essafella Cherly 07940163.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Negara Indonesia adalah negara demokrasi atau kerakyatan dengan sistem perwakilan, yang implementasinya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi juga oleh pemerintah daerah. Lahimya Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menitikberatkan otonomi pada daerah kabupaten dan kota, penyelenggaraan pemerintahannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD memiliki tugas atau mempunyai fungsi legislasi,anggaran dan pengawasan. Fungsi Legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama Bupali/Walikota. Fungsi Anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah dan Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, dan peraturan pelaksanaan lainnya, serta peraturan daerah, keputusan Bupati/Walikota dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Fungsi legislasi sering disebut sebagai fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan untuk melahirkan pemikiran-pemikiran untuk kepentingan masyarakat. Terkait dengan fungsi tersebut DPRD memiliki hak untuk mengajukan Ranperda usul insiatif sendiri dan melakukan pembahasan terhadap Ranperda baik yang merupakan insiatif sendiri maupun terhadap ranperda prakarsa eksekutif. Di satu sisi kelembagaan DPRD mengemban tugas dan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun disisi lain sering dijumpai kelembagaan DPRD yang masih beijalan apa adanya. DPRD iCota Bukittinggi Periode 2009-2014 yang melaksanakan tugasnya sejak 2009 sampai dengan sampai sekarang (2011) telah menghasilkan Peraturan Daerah telah menghasilkan 13 Peraturan Daerah sampai dengan tahun 2011. Dari Jumlah Perda yang telah dilahirkan tersebut baru satu Peraturan Daerah yang berasal dari usulan inisatif DPRD sendiri. Dengan demikian masalah-masalah daerah yang perlu pengaturan dengan peraturan daerah masih ditangani oleh eksekutif, artinya legislatif daerah Kota Bukititnggi belum banyak menangani masalah masyarakat sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah dan perlu ada kesadaran diri bagi semua anggota DPRD Kota Bukititnggi bahwa keberadaan mereka di DPRD adalah mewakili warga kota Bukititnggi, sehingga setiap aspirasi yang diterima dari masyarakat perlu ditindaklanjut dengan bertanya kepada walikota dan ada pula yang perlu ditindaklanjuti dengan Perda sehingga dapat dijadikan hak inisitif DPRD,sebab prinsip otonomi daerah telah memberikan wewenang yang luas kepada DPRD sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah daerah dan sama-sama memiliki tanggungjawab yang sama untuk memajukan daerah.

Actions (login required)

View Item